Jakarta: Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menyerahkan sepenuhnya susunan kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Namun, presiden perlu mempertimbangkan jumlah suara di legislatif untuk jatah kursi masing-masing parpol.
“Terkait dengan pemilihan pembantu presiden yang bersumber dari berbagai sumber termasuk dari parpol tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri,” kata Akbar seperti dilansir Antara, Minggu 11 Agustus 2019.
Menurutnya, masing-masing ketua umum parpol memiliki hak untuk mematok jatah kursi menteri yang diminta. Seperti yang diutarakan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta jatah menteri terbanyak.
“Ya masing-masing orang kan dalam penampilannya tidak bisa sama. Tetapi tentu saja apapun penampilan itu kalau di depan kita ada presiden tentu kita memposisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus ada (apa itu) menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden,”ujarnya.
Ia yakin Presiden Joko Widodo akan memilih para menteri berdasarkan dengan pertimbangan matang. Salah satunya komposisi jumlah suara di legislatif yang dimiliki masing-masing partai.
“Saya yakin pasti dia (presiden) akan menjadikan itu sebagai salah satu faktor mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja,” tuturnya.
Usulan menteri yang berasal dari kalangan muda juga tergantung dengan pilihan Jokowi. Ia berkeyakinan para milenial ini juga memiliki kapabilitas, integritas dan kemampuan dalam menempati kursi menteri.
“Hal itu salah satu faktor yang akan jadi pertimbangan beliau (presiden), tentu pertimbangan beliau munculnya tokoh-tokoh baru dan itu juga bisa dari usia muda,” pungkasnya.
Jakarta: Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menyerahkan sepenuhnya susunan kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Namun, presiden perlu mempertimbangkan jumlah suara di legislatif untuk jatah kursi masing-masing parpol.
“Terkait dengan pemilihan pembantu presiden yang bersumber dari berbagai sumber termasuk dari parpol tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri,” kata Akbar seperti dilansir Antara, Minggu 11 Agustus 2019.
Menurutnya, masing-masing ketua umum parpol memiliki hak untuk mematok jatah kursi menteri yang diminta. Seperti yang diutarakan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta jatah menteri terbanyak.
“Ya masing-masing orang kan dalam penampilannya tidak bisa sama. Tetapi tentu saja apapun penampilan itu kalau di depan kita ada presiden tentu kita memposisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus ada (apa itu) menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden,”ujarnya.
Ia yakin Presiden Joko Widodo akan memilih para menteri berdasarkan dengan pertimbangan matang. Salah satunya komposisi jumlah suara di legislatif yang dimiliki masing-masing partai.
“Saya yakin pasti dia (presiden) akan menjadikan itu sebagai salah satu faktor mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja,” tuturnya.
Usulan menteri yang berasal dari kalangan muda juga tergantung dengan pilihan Jokowi. Ia berkeyakinan para milenial ini juga memiliki kapabilitas, integritas dan kemampuan dalam menempati kursi menteri.
“Hal itu salah satu faktor yang akan jadi pertimbangan beliau (presiden), tentu pertimbangan beliau munculnya tokoh-tokoh baru dan itu juga bisa dari usia muda,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(EKO)
