Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi. Foto: MI/Susanto
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi. Foto: MI/Susanto

PPP Minta Pelarangan Cadar Dikaji Lebih Dulu

Nasional menag syariat islam
M Sholahadhin Azhar • 01 November 2019 12:07
Jakarta: Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi merespons wacana larangan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah diminta mengkaji lebih dulu wacana itu.
 
"Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dari perpsektif keamanan bisa saja dibenarkan," kata Baidowi di Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
 
Dia meminta pemerintah menjelaskan detail wacana itu. Larangan berlaku cuma berlaku buat ASN atau masyarakat umum yang masuk ke kantor instansi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baidowi mengaku partai dapat menerima usulan itu bila diterapkan pada ASN yang bekerja di instansi Kemenag "Artinya ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal," kata dia.
 
Mengingat, tupoksi Menag berwenang mengatur ASN di internal. Namun, bila aturan diterapkan di instansi lain maka menjadi domain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
 
Baidowi juga meminta pemerintah menyosialisasikan wacana ini secara masif pada masyarakat. Dia tak ingin larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab.
 
"Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian, cadar dan celana cingkrang, terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih," kata dia.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif