Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024, Oesman Sapta Odang (OSO), mendapat mandat penuh menyusun kepengurusan DPP Hanura. OSO akan dibantu dua anggota pengurus DPP Hanura 2014-2019 dan dua anggota DPD Hanura 2014-2019.
Politikus Hanura Inas Nasrullah memastikan kader pro eks Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto tak akan masuk kepengurusan. Kubu Wiranto dinilai sebagai bibit pengacau di Hanura.
"Bang OSO akan tegas dalam menyusun kepengurusan mendatang, bibit-bibit sumber kekacauan akan dijauhi," tegas Inas kepada Medcom.id, Kamis, 19 Desember 2019.
OSO sebelumnya terpilih secara aklamasi sebagai ketum Hanura. Proses ini berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Hanura.
Munas juga menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya, DPP Hanura 2019-2024 diperintahkan mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).
Pengurus Hanura juga diminta melakukan langkah strategis lima tahun mendatang. Misalnya, melakukan rebranding, restrukturisasi, revitalisasi, reorganisasi, dan reaktualisasi partai.
Wiranto Cs menentang kepengurusan OSO. OSO dinilai melanggar pakta integritas saat dilantik sebagai Ketua Umum Hanura.
Menurut Wiranto, dalam perjanjian itu disepakati kalau OSO menjadi pemegang tongkat estafet ketum Hanura. Namun, kata Wiranto, seluruh kekuasaan dan kewenangan ketua umum diberikan kepada ketua dewan pembina.
Di sisi lain, OSO menyebut jabatan dewan pembina tak pernah ada dalam surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur resmi kepengurusan Hanura yang disahkan pada 25 November 2019. Jabatan itu juga tak ada saat Hanura masih dipimpin Wiranto.
Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024, Oesman Sapta Odang (OSO), mendapat mandat penuh menyusun kepengurusan DPP Hanura. OSO akan dibantu dua anggota pengurus DPP Hanura 2014-2019 dan dua anggota DPD Hanura 2014-2019.
Politikus Hanura Inas Nasrullah memastikan kader pro eks Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto tak akan masuk
kepengurusan. Kubu Wiranto dinilai sebagai bibit pengacau di Hanura.
"Bang OSO akan tegas dalam menyusun kepengurusan mendatang, bibit-bibit sumber kekacauan akan dijauhi," tegas Inas kepada
Medcom.id, Kamis, 19 Desember 2019.
OSO sebelumnya terpilih secara aklamasi sebagai ketum Hanura. Proses ini berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Hanura.
Munas juga menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya, DPP Hanura 2019-2024 diperintahkan mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).
Pengurus Hanura juga diminta melakukan langkah strategis lima tahun mendatang. Misalnya, melakukan
rebranding, restrukturisasi, revitalisasi, reorganisasi, dan reaktualisasi partai.
Wiranto Cs menentang kepengurusan OSO. OSO dinilai melanggar pakta integritas saat dilantik sebagai Ketua Umum Hanura.
Menurut Wiranto, dalam perjanjian itu disepakati kalau OSO menjadi pemegang tongkat estafet ketum Hanura. Namun, kata Wiranto, seluruh kekuasaan dan kewenangan ketua umum diberikan kepada ketua dewan pembina.
Di sisi lain, OSO menyebut jabatan dewan pembina tak pernah ada dalam surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur resmi kepengurusan Hanura yang disahkan pada 25 November 2019. Jabatan itu juga tak ada saat Hanura masih dipimpin Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
