Bogor: Dua Presiden Serikat Buruh Indonesia mendukung pemerintahan Joko Widodo. Mereka tak ingin pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober digagalkan.
"Yang penting adalah kami sebagai Presiden dua konfederasi buruh terbesar, kami menegaskan dukungan penuh kepada Pak Jokowi," kata Presiden Konfederasi Perserikatan Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea usai bertemu Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 September 2019.
Andi menegaskan serikat buruh akan menjaga konstitusi Indonesia dan NKRI. Terpilihnya Jokowi di periode kedua dinilai sebagai mandat rakyat yang secara konstitusi wajib dijalankan.
"Jangan pernah ada kegiatan inkonstitusional apalagi ada tindakan inkonstitusional apalagi yang ingin menggagalkan pelantikan presiden," terangnya.
Ia meminta seluruh masyarakat tidak terprovokasi isu dan kabar hoaks. Presiden, kata dia, sudah mempertimbangkan pembatalan revisi UU Ketenagakerjaan.
"Tetap tenang menghadapi situasi ini jangan terpancing isu-isu. Kami sudah berbicara panjang lebar mengenai revisi UU Ketenagakerjaan, Bapak Presiden sudah merespons sangat baik. Jadi kami mohon jangan menarik gerakan buruh dalam aksi," tegas Andi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut gerakan buruh harus dilakukan secara konstitusional. Hal ini menghindari kerugian masyarakat.
"Lakukan secara konstitusi, hindari kerusakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Bagi semua rakyat," katanya.
Said ingin pelantikan Jokowi berjalan aman dan damai demi mendapatkan pemerintahan yang sah.
"Karena kita ingin pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, kemudian akan menjadi pemerintahan yang sah, bisa menjalankan semua amanat rakyat," pungkas dia.
Bogor: Dua Presiden Serikat Buruh Indonesia mendukung pemerintahan Joko Widodo. Mereka tak ingin pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober digagalkan.
"Yang penting adalah kami sebagai Presiden dua konfederasi buruh terbesar, kami menegaskan dukungan penuh kepada Pak Jokowi," kata Presiden Konfederasi Perserikatan Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea usai bertemu Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 September 2019.
Andi menegaskan serikat buruh akan menjaga konstitusi Indonesia dan NKRI. Terpilihnya Jokowi di periode kedua dinilai sebagai mandat rakyat yang secara konstitusi wajib dijalankan.
"Jangan pernah ada kegiatan inkonstitusional apalagi ada tindakan inkonstitusional apalagi yang ingin menggagalkan pelantikan presiden," terangnya.
Ia meminta seluruh masyarakat tidak terprovokasi isu dan kabar hoaks. Presiden, kata dia, sudah mempertimbangkan pembatalan revisi UU Ketenagakerjaan.
"Tetap tenang menghadapi situasi ini jangan terpancing isu-isu. Kami sudah berbicara panjang lebar mengenai revisi UU Ketenagakerjaan, Bapak Presiden sudah merespons sangat baik. Jadi kami mohon jangan menarik gerakan buruh dalam aksi," tegas Andi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut gerakan buruh harus dilakukan secara konstitusional. Hal ini menghindari kerugian masyarakat.
"Lakukan secara konstitusi, hindari kerusakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Bagi semua rakyat," katanya.
Said ingin pelantikan Jokowi berjalan aman dan damai demi mendapatkan pemerintahan yang sah.
"Karena kita ingin pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, kemudian akan menjadi pemerintahan yang sah, bisa menjalankan semua amanat rakyat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
