medcom.id, Jakarta: Sejumlah aktivis korban penculikan 1998 menaruh harapan penyelesaian kasus hilangnya 13 kawan mereka sampai saat ini kepada pasangan calon presiden Joko Widod dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurut mereka, pasangan lainnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dinilai tidak akan mampu mengungkap kasus ini.
"Kalau Prabowo jadi (presiden), akan menjadi jauh (penyelesaian kasus)," ujar Raharja Waluya Jati, dalam konferensi pers di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014). Jati ditemani Mugiyanto, Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Nezar Patria, dan Aan Rusdianto.
Para aktivis ini meminta kejelasan soal 13 rekannya yang masih hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mereka menyampaikan tuntutan itu melalui surat terbuka yang dibacakan siang ini.
Jati yang sempat jadi korban penculikan 1998 itu menilai, Prabowo Subianto akan sulit menyelesaikan kasus lantaran sikap yang telah dinyatakan partainya. Partai Gerindra, yang dibina dan didirikan Prabowo, dikatakan Jati telah jelas-jelas menolak pengadilan HAM Ad Hoc.
Padahal, kata Jati, pengadilan ini merupakan salah satu butir rekomendasi yang dikeluarkan DPR terhadap kasus ini. Karena itu, Jati dan kawan-kawan lebih menaruh harapan kepada Jokowi untuk menuntaskan dan menemukan kejelasanan keberadaan 13 rekannya itu.
Di samping itu, Prabowo juga dinilai telah banyak membuang kesempatan untuk mengklarifikasi keterlibatannya di kasus ini. Padahal, pengakuan Prabowo cukup penting untuk mengungkap keberadaan para korban.
"Dalam wawancara dengan majalah Indonesia 2014 yang dia diminta untuk diwawancara, tapi akhirnya yang disuruh wawancara malah (Wakil Ketua Umum Gerindra) Fadli Zon," kata Jati.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah aktivis korban penculikan 1998 menaruh harapan penyelesaian kasus hilangnya 13 kawan mereka sampai saat ini kepada pasangan calon presiden Joko Widod dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurut mereka, pasangan lainnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dinilai tidak akan mampu mengungkap kasus ini.
"Kalau Prabowo jadi (presiden), akan menjadi jauh (penyelesaian kasus)," ujar Raharja Waluya Jati, dalam konferensi pers di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014). Jati ditemani Mugiyanto, Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Nezar Patria, dan Aan Rusdianto.
Para aktivis ini meminta kejelasan soal 13 rekannya yang masih hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mereka menyampaikan tuntutan itu melalui surat terbuka yang dibacakan siang ini.
Jati yang sempat jadi korban penculikan 1998 itu menilai, Prabowo Subianto akan sulit menyelesaikan kasus lantaran sikap yang telah dinyatakan partainya. Partai Gerindra, yang dibina dan didirikan Prabowo, dikatakan Jati telah jelas-jelas menolak pengadilan HAM Ad Hoc.
Padahal, kata Jati, pengadilan ini merupakan salah satu butir rekomendasi yang dikeluarkan DPR terhadap kasus ini. Karena itu, Jati dan kawan-kawan lebih menaruh harapan kepada Jokowi untuk menuntaskan dan menemukan kejelasanan keberadaan 13 rekannya itu.
Di samping itu, Prabowo juga dinilai telah banyak membuang kesempatan untuk mengklarifikasi keterlibatannya di kasus ini. Padahal, pengakuan Prabowo cukup penting untuk mengungkap keberadaan para korban.
"Dalam wawancara dengan majalah Indonesia 2014 yang dia diminta untuk diwawancara, tapi akhirnya yang disuruh wawancara malah (Wakil Ketua Umum Gerindra) Fadli Zon," kata Jati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
