medcom.id, Jakarta: Wacana arsitektur kabinet Pemerintahan Jokowi-JK yang berfokus pada komposisi kurus atau gemuk sangatlah tidak tepat. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan persoalan pokok kabinet terletak pada ego sektoral.
Dia menilai, setiap kementerian operasionalisasinya terlalu mekanistik, namun disisi lain fungsi satu kementerian dengan kementerian lainnya saling tumpang tindih.
"Pemberantasan kemiskinan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari sekian banyak kementerian, akibatnya justru tidak fokus. Dana pemberantasan kemiskinan selalu naik, namun kemiskinan faktual meningkat," ujar Hasto kepada Metrotvnews.com, Selasa (26/8/2014).
Menurut Hasto, Tim Transisi Jokowi-JK tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan fungsional untuk meningkatkan keefektifan di setiap kementerian, namun juga melakukan pendekatan organik berkaitan dengan penyampaian setiap kementerian terhadap jalannya pemerintahan.
"Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih, dan bekerja satu-satunya untuk kepentingan rakyat menuntut tingginya integrasi vertikal dan horizontal di setiap jajaran kementerian," paparnya.
Atas dasar hal tersebut maka struktur kabinet yang menjadi opsi bagi Jokowi tidak bisa dinilai dari posturnya yang kurus atau gemuk, namun bagaimana keefektifan kabinet secara keseluruhan. "Beberapa fungsi yang bisa dipadukan akan dilakukan, misal fungsi litbang, pengawasan, perencanaan, dan fungsi legislasi," jelas Hasto.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebut hal ini berkonsekuensi pada setiap kementrian harus menampilkan organisasi yang bekerja, memiliki fleksibilitas dalam merespons setiap persoalan rakyat, dan mampu menambah kecepatan dalam bertindak.
medcom.id, Jakarta: Wacana arsitektur kabinet Pemerintahan Jokowi-JK yang berfokus pada komposisi kurus atau gemuk sangatlah tidak tepat. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan persoalan pokok kabinet terletak pada ego sektoral.
Dia menilai, setiap kementerian operasionalisasinya terlalu mekanistik, namun disisi lain fungsi satu kementerian dengan kementerian lainnya saling tumpang tindih.
"Pemberantasan kemiskinan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari sekian banyak kementerian, akibatnya justru tidak fokus. Dana pemberantasan kemiskinan selalu naik, namun kemiskinan faktual meningkat," ujar Hasto kepada
Metrotvnews.com, Selasa (26/8/2014).
Menurut Hasto, Tim Transisi Jokowi-JK tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan fungsional untuk meningkatkan keefektifan di setiap kementerian, namun juga melakukan pendekatan organik berkaitan dengan penyampaian setiap kementerian terhadap jalannya pemerintahan.
"Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih, dan bekerja satu-satunya untuk kepentingan rakyat menuntut tingginya integrasi vertikal dan horizontal di setiap jajaran kementerian," paparnya.
Atas dasar hal tersebut maka struktur kabinet yang menjadi opsi bagi Jokowi tidak bisa dinilai dari posturnya yang kurus atau gemuk, namun bagaimana keefektifan kabinet secara keseluruhan. "Beberapa fungsi yang bisa dipadukan akan dilakukan, misal fungsi litbang, pengawasan, perencanaan, dan fungsi legislasi," jelas Hasto.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebut hal ini berkonsekuensi pada setiap kementrian harus menampilkan organisasi yang bekerja, memiliki fleksibilitas dalam merespons setiap persoalan rakyat, dan mampu menambah kecepatan dalam bertindak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
