medcom.id, Jakarta: Kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih jauh dari kata tuntas, banyaknya kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi untuk lima tahun kedepan.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintahan mendatang harus punya skala prioritas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Oleh karena itu,ia menyarankan Jokowi membuat kontrak politik untuk memenuhi rasa keadilan korban pelanggaran HAM di masa lalu.
"Kasus pelanggaran HAM di Indonesia terlalu banyak untuk diselesaikan sekaligus. Oleh karena itu, Jokowi bisa membuat kontrak politik ke publik Kasus pelanggaran HAM apa yang harus diprioritaskan," ungkapnya dalam Bincang Pagi Metro TV, Jumat (17/10/2014).
Legislator asal Jawa tengah itu juga menyatakan harus ada perbaikan sistem hukum untuk akselerasi penyelesaian pelanggaran HAM berat. Lebih lanjut, Pemilihan menteri dan pejabat negara juga menjadi kunci penyelesaian pelanggaran HAM seperti tragedi Semanggi, Trisakti dan pembunuhan Munir.
"Pemerintahan kedepan harus membenahi sistem hukum agar pelanggaran HAM bisa diusut tuntas sekaligus menutup celah bagi pelanggaran HAM di masa depan," paparnya.
"Orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di masa lalu seharusnya tidak boleh masuk dalam lingkaran kekuasaan, meskipun ia berjasa memenangkan Jokowi dalam pilpres," tambahnya.
medcom.id, Jakarta: Kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih jauh dari kata tuntas, banyaknya kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi untuk lima tahun kedepan.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintahan mendatang harus punya skala prioritas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Oleh karena itu,ia menyarankan Jokowi membuat kontrak politik untuk memenuhi rasa keadilan korban pelanggaran HAM di masa lalu.
"Kasus pelanggaran HAM di Indonesia terlalu banyak untuk diselesaikan sekaligus. Oleh karena itu, Jokowi bisa membuat kontrak politik ke publik Kasus pelanggaran HAM apa yang harus diprioritaskan," ungkapnya dalam Bincang Pagi Metro TV, Jumat (17/10/2014).
Legislator asal Jawa tengah itu juga menyatakan harus ada perbaikan sistem hukum untuk akselerasi penyelesaian pelanggaran HAM berat. Lebih lanjut, Pemilihan menteri dan pejabat negara juga menjadi kunci penyelesaian pelanggaran HAM seperti tragedi Semanggi, Trisakti dan pembunuhan Munir.
"Pemerintahan kedepan harus membenahi sistem hukum agar pelanggaran HAM bisa diusut tuntas sekaligus menutup celah bagi pelanggaran HAM di masa depan," paparnya.
"Orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di masa lalu seharusnya tidak boleh masuk dalam lingkaran kekuasaan, meskipun ia berjasa memenangkan Jokowi dalam pilpres," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ALB)
