medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tegas menolak penaikan harga BBM bersubsidi yang berlaku mulai pukul 00:00 malam tadi. F-PKS tak hanya bicara garang. Mereka juga memberi solusi dan usulan untuk pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan.
Setidaknya ada 12 poin yang disampaikan F-PKS. Pertama, F-PKS memandang pemerintah perlu membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan jangka pendek.
"Kedua, pemerintah perlu melakukan diversifikasi energi. Ketiga, pemerintah perlu membangun infrastruktur energi secara kokoh," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Keempat, pemerintah perlu memperbaiki sistem transportasi massal, termasuk konversi BBM ke BBG. Kelima, pemerintah harus meningkatkan lfting minyak. Peningkatan lifting minyak harus disertai audit oleh auditor independen.
Keenam, pemerintah harus melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM. Ketujuh, pemerintah perlu melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional.
"Kedelapan, pemerintah harus melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri. Kesembilan, pemerintah harus membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru," terangnya.
Kesepuluh, pemerintah harus memperbaiki kinerja BUMN energi. Kesebelas, pemerintah mesti mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga fixed.
"Terakhir, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi di sektor hulu," jelas Jazuli.
medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tegas menolak penaikan harga BBM bersubsidi yang berlaku mulai pukul 00:00 malam tadi. F-PKS tak hanya bicara garang. Mereka juga memberi solusi dan usulan untuk pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan.
Setidaknya ada 12 poin yang disampaikan F-PKS. Pertama, F-PKS memandang pemerintah perlu membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan jangka pendek.
"Kedua, pemerintah perlu melakukan diversifikasi energi. Ketiga, pemerintah perlu membangun infrastruktur energi secara kokoh," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Keempat, pemerintah perlu memperbaiki sistem transportasi massal, termasuk konversi BBM ke BBG. Kelima, pemerintah harus meningkatkan lfting minyak. Peningkatan lifting minyak harus disertai audit oleh auditor independen.
Keenam, pemerintah harus melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM. Ketujuh, pemerintah perlu melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional.
"Kedelapan, pemerintah harus melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri. Kesembilan, pemerintah harus membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru," terangnya.
Kesepuluh, pemerintah harus memperbaiki kinerja BUMN energi. Kesebelas, pemerintah mesti mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga fixed.
"Terakhir, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi di sektor hulu," jelas Jazuli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADF)
