medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang masih belum menyetorkan susunan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) pada sidang paripuna pemilihan pimpinan komisi dan AKD hari ini. Menurut politikus PDIP Aria Bima partainya punya alasan mengapa bersikap demikian.
"Kita enggak mau dikadalin setor nama kemudian dia buka rapat komisi di masing-masing komisi dan AKD untuk melegitimasi pimpinan," kata Aria usah sidang paripurna penetapan komisi dan AKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2014). Aria yakin pemilihan pimpinan akan dilakukan dengan skema voting jika seluruh fraksi menyetorkan susunan nama anggota komisi dan AKD.
Lebih lanjut Aria menerangkan PDIP dan fraksi lainnya yang tergabung dalam Komisi Indonesia Hebat (KIH) ingin agar proses pemilihan AKD dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sementara Koalisi Merah Putih (KMP) lebih memilih mekanisme voting.
KIH, lanjut Aria, merasa akan dirugikan bila mekanisme voting yang digunakan. Itu lantaran, KIH yang terdiri dari lima fraksi kalah jumlah kursi dari KMP. Di parlemen, kekuatan KMP berisikan Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN plus Partai Demokrat.
Namun, menurut hitung-hitungan, pemilihan pimpinan tidak akan sah karena tidak kuorum apabila lima fraksi yang tergabung dalam KIH menolak menghadiri rapat paripurna. Seperti diketahui KIH terdiri dari PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP.
"Makanya kita ajak musyawarah. Kalau kenceng-kencengan ya tidak akan ada rapat untuk memenuhi kuorum fraksi dan tidak bisa mengambil keputusan. Maka baiknya ketemu," tutup Aria.
Namun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat tetap dapat dilangsungkan meskipun tanpa lima fraksi KIH. Bahkan Fahri menuturkan lima fraksi yang tergabung dalam KIH bakal dianggap walk out karena belum menyetorkan susunan nama-nama anggota komisi melewati tenggat waktu yang telah ditentukan.
medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang masih belum menyetorkan susunan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) pada sidang paripuna pemilihan pimpinan komisi dan AKD hari ini. Menurut politikus PDIP Aria Bima partainya punya alasan mengapa bersikap demikian.
"Kita enggak mau dikadalin setor nama kemudian dia buka rapat komisi di masing-masing komisi dan AKD untuk melegitimasi pimpinan," kata Aria usah sidang paripurna penetapan komisi dan AKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2014). Aria yakin pemilihan pimpinan akan dilakukan dengan skema voting jika seluruh fraksi menyetorkan susunan nama anggota komisi dan AKD.
Lebih lanjut Aria menerangkan PDIP dan fraksi lainnya yang tergabung dalam Komisi Indonesia Hebat (KIH) ingin agar proses pemilihan AKD dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sementara Koalisi Merah Putih (KMP) lebih memilih mekanisme voting.
KIH, lanjut Aria, merasa akan dirugikan bila mekanisme voting yang digunakan. Itu lantaran, KIH yang terdiri dari lima fraksi kalah jumlah kursi dari KMP. Di parlemen, kekuatan KMP berisikan Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN plus Partai Demokrat.
Namun, menurut hitung-hitungan, pemilihan pimpinan tidak akan sah karena tidak kuorum apabila lima fraksi yang tergabung dalam KIH menolak menghadiri rapat paripurna. Seperti diketahui KIH terdiri dari PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP.
"Makanya kita ajak musyawarah. Kalau kenceng-kencengan ya tidak akan ada rapat untuk memenuhi kuorum fraksi dan tidak bisa mengambil keputusan. Maka baiknya ketemu," tutup Aria.
Namun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat tetap dapat dilangsungkan meskipun tanpa lima fraksi KIH. Bahkan Fahri menuturkan lima fraksi yang tergabung dalam KIH bakal dianggap
walk out karena belum menyetorkan susunan nama-nama anggota komisi melewati tenggat waktu yang telah ditentukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
