Apa Kabar Sanksi WO Fraksi Demokrat di Penetapan UU Pilkada?

medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan memberikan sanksi, kepada seluruh anggota Fraksi Demokrat yang walk out (WO) pada voting UU Pilkada dalam Sidang Paripurna DPR, 26 September lalu. Hingga kini belum ada kejelasan siapa yang disanksi. Menanggapi hal ini, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta sanksi tersebut tidak usah dibicarakan lagi. "Kami berterima kasih kepada pimpinan kami SBY yang baik, kami mohon enggak usah lagi bicara sanksi. Jangan kejarkan sanksi buat dia (yang walk out)," pinta Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2014). Ruhut kembali menegaskan bahwa walk out itu bukan perintah SBY, tapi perintah Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. "Tapi tegas, walk out itu bukan perintah Pak SBY. Kami diminta total, all out memasukkan 10 syarat," ucap Ruhut, "jadi kalau mereka bilang itu perintah, tidak." Sebagaimana diketahui, sebagian besar anggota Fraksi Demokrat walk out dari Ruang Sidang Paripurna DPR saat dilakukan voting penetapan UU Pilkada dengan sistem pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD. Aksi walk out itu menjadi faktor penyebab UU Pilkada dengan sistem melalui DPRD disahkan oleh DPRD.