Jakarta: Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung soal haluan negara kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini penting agar kebijakan negara terarah.
"Ibu Mega menyampaikan perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara. Presiden merespons bagus," kata Anggota Dewan Pengarah BPIP Ma'ruf Amin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Maret 2018.
Menurut dia, nantinya, masalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 akan dibicarakan dengan MPR. Langkah ini diharapkan membuat kepala negara, gubernur, bupati memiliki arah pembangunan yang sama.
Baca: MPR: Masyarakat Ingin Ada Haluan Negara
Untuk saat ini, kata dia, Presiden meminta BPIP menyiapkan pendidikan Pancasila dari SD sampai SMA. Jokowi ingin ada pelajaran Pancasila yang dibuat BPIP.
"Jadi menyangkut penanganan komitmen kebangsaan, terhadap Pancasila, misalnya pemerataan kemudian juga peningkatan kualitas hidup masyarakat," katanya.
BPIP yang sebelumnya hanya unit kerja presiden, hanya punya masa kerja lima tahun. Walhasil, keberadaan BPIP tak terpengaruh dengan pergantian kekuasaan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0kpryl7N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung soal haluan negara kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini penting agar kebijakan negara terarah.
"Ibu Mega menyampaikan perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara. Presiden merespons bagus," kata Anggota Dewan Pengarah BPIP Ma'ruf Amin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Maret 2018.
Menurut dia, nantinya, masalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 akan dibicarakan dengan MPR. Langkah ini diharapkan membuat kepala negara, gubernur, bupati memiliki arah pembangunan yang sama.
Baca: MPR: Masyarakat Ingin Ada Haluan Negara
Untuk saat ini, kata dia, Presiden meminta BPIP menyiapkan pendidikan Pancasila dari SD sampai SMA. Jokowi ingin ada pelajaran Pancasila yang dibuat BPIP.
"Jadi menyangkut penanganan komitmen kebangsaan, terhadap Pancasila, misalnya pemerataan kemudian juga peningkatan kualitas hidup masyarakat," katanya.
BPIP yang sebelumnya hanya unit kerja presiden, hanya punya masa kerja lima tahun. Walhasil, keberadaan BPIP tak terpengaruh dengan pergantian kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
