ilustrasi. Foto: Dok/Medcom
ilustrasi. Foto: Dok/Medcom

Ini yang Perlu Diketahui dari UU PDP

MetroTV • 22 September 2022 16:57
Jakarta: DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-undang. Hal ini senada dengan kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20, yang mengusung percepatan transformasi digital, dan penanganan arus data lintas negara. 
 
7 Bidang UU PDP
 
UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal berisikan kemajuan dalam pengelolaan data digital di berbagai bidang, di antaranya;

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


1. Perlindungan hak fundamental warga negara
2. Memperkuat kewenangan pemerintah dalam pemantauan pihak yang memproses data
3. Payung hukum perlindungan data pribadi
4. Keseimbangan hak subyek daya pribadi dengan kewajiban pengendali data
5. Mendorong reformasi praktik pemrosesan data di seluruh pengendali data pribadi
6. Memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya anak dan  penyandang disabilitas
7. Kesempatan untuk meningkatkan standar industri. 
 
Jenis-Jenis Data Pribadi yang Dilindungi dalam UU PDP
 
Ada dua jenis data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP sesuai dengan bab II pasal 3 ayat (1) UU PDP, di antaranya:
 
1. Data Pribadi yang bersifat umum
Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama dan/ data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang
 
2. Data pribadi yang bersifat spesifik
data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Sanksi Bagi Pelanggar
 
Terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar UU DPD, yaitu sanksi administratif (pasal 57 UU PDP) dan pidana (pasal 67 - 73 UU PDP). Sanksi administratif berupa surat teguran, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif.
 
Sedangkan sanksi pidana, yaitu kurungan penjara 4-6 tahun dengan denda maksimal Rp 4-6 miliar.  Sanksi pidana akan dikenakan bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang.
 
UU PDP Pasal 69 juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. 
 
Dalam pasal 70 UU PDP terdapat pengenaan pidana denda 10 kali lipat dari pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi. (Imanuel Rymaldi Matatula)
 
(MBM)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif