3 Organisasi Pemerintahan Desa Ancam Demo Besar-besaran Jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Jakarta: Sebanyak tiga asosiasi pemerintahan desa mengancam bakal demo besar-besaran. Hal itu dilakukan jika revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) tak segera direalisasikan. Adapun tiga asosiasi yang menyampaikan tuntutan yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI). "Apdesi, Abpednas, dan PPDI akan melakukan tuntutan balik dengan demonstrasi besar-besaran," bunyi keterangan resmi yang dibacakan Wakil Ketua Umum DPP Apdesi Sunan Bukhari saat dikutip Selasa, 24 Januari 2023. Demonstrasi dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2023. Unjuk rasa dilakukan meminta janji politik yang pernah diucapkan partai dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Halim Iskandar. Ketiga asosiasi itu menjelaskan penambahan masa jabatan kades bukan keinginan mereka. Namun, janji yang disampaikan Mendes Halim dan partai. "Jangan melempar bola panas gula-gula politik menjelang pemilu," ungkap dia. Demonstrasi tak hanya dilakukan kepada Mendes Halim. Desakan revisi UU Desa juga disampaikan kepada partai yang tidak mendukung amendemen UU Desa.   Selain perpanjangan masa jabatan, tiga asosiasi itu meminta agar Dana Desa ditingkatkan. Mereka meminta besaran Dana Desa yaitu 7-10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara-negara (APBN). "Atau minimal Rp150 triliun," sebut dia. Peningkatan Dana Desa dinilai dapat memberikan manfaat untuk pembangunan Desa. Sebab, manfaat persentasi Dana Desa sebesar 2,56 persen yang berlaku selama ini sangat kecil. "Dengan peningkatan dana desa, kita akan melihat desa desa di Indonesia akan tumbuh lebih maju, lebih mandiri," ujar dia.