Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan/MI/Barry Fathahillah
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan/MI/Barry Fathahillah

Rapat Konsinyering Pemilu Digelar Usai Lebaran

Nasional kpu pemilu Pilpres DPR RI PKPU Pemilu 2024 Pilpres 2024
Putra Ananda • 21 April 2022 15:26
Jakarta: Rapat konsinyering pembahasan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 antara Komisi II dengan penyelenggara pemilu digelar usai Idulfitri 1443 Hijriyah. DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas rinci naskah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024.
 
"Sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan dibahas bersama dalam rapat konsinyering," ungkap anggota KPU Mohammad Afifuddin, saat dihubungi, Kamis, 21 April 2022.
 
Rapat konsinyering dilakukan untuk memastikan semua tahapan yang telah disusun KPU sesuai regulasi perundang-undangan. Rapat juga membahas perbedaan pandangan DPR-KPU terkait durasi masa kampanye.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Tahapan Lengkap Pemilu Serentak 2024
 
Perbedaan pandangan tentang durasi kampanye menjadi salah satu alasan belum bisa ditetapkanya PKPU tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024. "Masih kita bahas dengan segala jenis pertimbangan dan masukan, termasuk proses penyediaan logistik," kata Afif.
 
Anggota Komisi II Rifqinizamy Karsayuda mengatakan sejumlah fraksi Komisi II mengusulkan KPU mempersingkat masa kampanye. Tujuannya, memberikan efektivitas dan efisiensi tahapan pengadaan serta penyebaran logistik.
 
"Masa kampanye akan berkorelasi dengan tahapan pengadaan dan penyebaran logistik dalam konteks kepemiluan," kata Rifqi.
 
Dia menjelaskan Komisi II tengah melakukan pendalaman terkait masa kampanye. Pemerintah mengusulkan 120 hari. Sementara itu, pembahasan tahapan Pemilu 2024 dilakukan setelah masa reses pada pertengahan Mei 2022.
 
"Selama ini masa kampanye dibuat lama agar proses pencetakan dan pendistribusian logistik bisa dilakukan dengan baik," kata Rifqi.
 
Menurut dia, penyingkatan masa kampanye mesti mengubah regulasi agar pengadaan logistik pemilu efektif dan efisien. Dia mencontohkan pemberian kewenangan kepada masing-masing KPU tingkat provinsi melakukan pencetakan dan distribusi logistik pemilu.
 
"Kami juga mendorong kampanye secara digital yang saat ini banyak digandrungi politisi namun normanya belum diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan," kata dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif