Presiden Jokowi: Jadwal Hilirisasi Jangan Mundur-mundur Lagi

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan proyek-proyek hilirisasi, termasuk batu bara tida diundur-undur. Hilirisasi bisa membuka lapangan pekerjaan. "Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Products dan juga tadi Menteri Investasi (mengatakan waktunya) 30 bulan. Jangan ada mundur mundur lagi dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain," kata Jokowi di Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin, 24 Januari 2022. Jokowi menghadiri groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di kabupaten Muara Enim, Sumsel. Proyek hilirasi itu merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat menyentil pengusaha yang senang berada di zona nyaman. Banyak pengusaha lebih suka impor ketimbang membuat barang jadi. "Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman tuh paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor tidak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan," kata Jokowi. Jokowi menyebut dengan hanya mengurangi impor akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 11-12 ribu.  "Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya 2-3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus," kata Jokowi. Dia menuturkan pengolahan batu bara menjadi DME bermanfaat salah satunya untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Jokowi menyebut impor LPG Indonesia sangat besar sekitar Rp80 triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. "Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60-70 triliun. Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain? Padahal kita memiliki bahan bakunya kita memiliki raw materialnya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME hampir mirip dengan LPG tadi," kata Jokowi. Baca: Setelah 6 Tahun, Presiden Akhirnya Resmikan Pabrik Pengolahan Batu Bara Kepala Negara sudah melihat langsung api dari DME untuk memasak dan api dari LPG untuk memasak. Dia menyebut api yang dihasilkan sama saja. "Sama saja, kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini bekerja sama dengan Pertamina dan Air Products ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp7 triliun kurang lebih," tambah Presiden. Sedangkan, bila seluruh impor LPG disetop dan berpindah ke DME maka akan menghemat subsidi dari APBN hingga Rp60-70 triliun. "Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita enggak impor, tapi banyak memang ini perintah sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan, memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor," kata Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan impor LPG Indonesia rata-rata dalam 1 tahun mencapai 6-7 juta metrik ton. Bahlil menuturkan dalam perhitungan setiap 1 juta ton hilirisasi bisa melakukan efisiensi kurang lebih sekitar Rp6-7 triliun. "Itu efisiensi Pak dari subsidi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendukung program hilirisasi untuk melahirkan subtitusi impor," kata Bahlil. Acara itu turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian.