Menaker: Pekerja Kasar Asing tak Diizinkan Masuk Indonesia

Sunnaholomi Halakrispen 28 April 2018 20:27 WIB
tenaga kerja asing
Menaker: Pekerja Kasar Asing tak Diizinkan Masuk Indonesia
Menaker Hanif Dhakiri. Medcom/Sunnaholomi Halakrispen
Jakarta: Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menanggapi isu banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang berhamburan di tanah air.

Dirinya menegaskan TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia hanyalah untuk posisi tertentu. Hanif bilang, pekerja kasar seperti buruh yang berasal dari kewarganegaraan asing tak diizinkan bekerja di Indonesia.

"Pokoknya tenaga kasar asing enggak boleh, TKA hanya bisa menduduki jabatan tertentu, yang sifatnya menengah ke atas," ujar Hanif di Gedung Kerta Niaga, Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu, 28 April 2018.


Kendati demikian, meski tak diizinkan, dalam realitanya ada pekerja kasar asing yang masuk, namun dirinya tidak mengetahui data pasti. Politikus PKB ini mengatakan bakal mempelajari data tersebut menyusul adanya laporan Ombudsman.

"Ada yang kasar, tentu akan kita pelajari nanti laporan atau temuannya Ombudsman. Jadi kita akan lihat datanya dulu, karena saya enggak mau menggunakan istilah banyak, istilah mayoritas, tapi pembandingnya enggak ada," tutur dia.

Hanif mengatakan data banyaknya jumlah TKA sebagai pekerja kasar belum dapat dipastikan berasal dari perhitungan mana. Ia mempertanyakan apakah jumlah yang dimaksudkan Ombudsman bersumber dari seluruh Indonesia atau berasal dari suatu daerah yang disurvei.

"Misalnya surveinya di Kendari apakah mayoritas di Kendari? Apakah mayoritas di perusahaan yang dia lihat? Ini kan harus clear, karena kalau nggak nanti orang jadi salah paham semua,"  ujar dia.

Hanif menyatakan, apabila temuan yang dilakukan timnya telah menunjukkan hasil, selanjutnya bakal ditindaklanjuti. "Tapi jangan dilihat secara politisnya, karena kalau secara politis, menurut saya ini enggak produktif buat bangsa ini," imbuh Hanif.

Lebih jauh, dirinya pun heran terkait permasalahan TKA yang muncul dan diperdebatkan kembali di tahun politik.

"Khawatir ya boleh, tapi jangan terlalu, yang kita tolak upaya hiperbolisasi dari isu ini, karena ini sudah berkali-kali muncul. Sekarang mau tahun politik naik lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Ombudsman mempublikasikan rilis hasil investigasi terkait TKA di Indonesia. Berdasarkan investigasi tersebut, dinyatakan 10 provinsi dengan penyebaran TKA terbanyak.

Kesepuluh provinsi tersebut, yaitu Sulteng, Sultra, Papua Barat, Kaltim, Sumut, Kepri, Jakarta, Banten, Jabar, dan Jatim. Rata-rata TKA di provinsi tersebut bekerja di perusahaan tambang dan hampir 90 persen dari mereka bekerja sebagai pekerja kasar di lapangan, contohnya sopir.



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id