Jakarta: Masyarakat diminta untuk disiplin membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu guna menekan defisit biaya pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS.
"Saya mengimbau masyarakat untuk disiplin membayar iuran BPJS, demi
kesehatan masyarakat itu sendiri," kata Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018.
Dia mengatakan, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran kemudian berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat.
Bahkan ada peraturan baru BPJS Kesehatan telah membebaskan biaya pengobatan penyakit katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik, kini menuai kontroversi.
Baca: 2017, BPJS Kesehatan Catat Defisit Rp10 Triliun
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus segera mengatasi persoalan yang mendera BPJS Kesehatan. Hal itu agar tetap mengutamakan kualitas pelayananuntuk masyarakat.
Bamsoet juga mendorong Kemenkes untuk mendesak BPJS segera mengatasi
defisit anggaran dengan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat. Tetapi meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang masih marak dalam pelayanan kesehatan.
Dia juga meminta Kemenkes bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Hal itu guna memperbaiki tata kelola keuangan yang ada serta fokus pada mutu pelayanan dan efektivitas pembiayaan.
Jakarta: Masyarakat diminta untuk disiplin membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu guna menekan defisit biaya pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS.
"Saya mengimbau masyarakat untuk disiplin membayar iuran BPJS, demi
kesehatan masyarakat itu sendiri," kata Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Sabtu, 28 Juli 2018.
Dia mengatakan, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran kemudian berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat.
Bahkan ada peraturan baru BPJS Kesehatan telah membebaskan biaya pengobatan penyakit katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik, kini menuai kontroversi.
Baca: 2017, BPJS Kesehatan Catat Defisit Rp10 Triliun
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus segera mengatasi persoalan yang mendera BPJS Kesehatan. Hal itu agar tetap mengutamakan kualitas pelayananuntuk masyarakat.
Bamsoet juga mendorong Kemenkes untuk mendesak BPJS segera mengatasi
defisit anggaran dengan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat. Tetapi meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang masih marak dalam pelayanan kesehatan.
Dia juga meminta Kemenkes bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Hal itu guna memperbaiki tata kelola keuangan yang ada serta fokus pada mutu pelayanan dan efektivitas pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
