Politikus PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Foto: MI/Rommy Pujianto
Politikus PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Foto: MI/Rommy Pujianto

Tidak Ada `Tangan` Presiden Dipemecatan Fahri

Misbahol Munir • 04 April 2016 18:50
medcom.id, Jakarta: Fahri Hamzah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemecatan ini dikabarkan tak lepas dari intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena Fahri sering mengkritik pemerintahan Jokowi.
 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) T.B. Hasanuddin menegaskan, Presiden Jokowi tak pernah ikut campur masalah internal partai politik. Hasanuddin mengatakan, kritik yang kerap dilontarkan Fahri terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih sebatas normal.
 
"Terlalu jauh kalau Fahri dipecat karena permintaan Presiden. Justru, di mata Presiden Jokowi, Fahri bukan ancaman atau orang yang bisa merontokan posisi presiden. Lalu kenapa harus dipecat?" ujar Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (04/04/2016).

Kritik Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR terhadap Presiden Jokowi tidak sebegitu keras dibanding dengan anggota DPR lain.  
 
"Bagi anggota DPR sikap Fahri terhadap pemerintah itu dianggap biasa saja. Padahal banyak kritik anggota DPR yang lebih keras daripada Fahri, tapi disampaikan secara tertutup dalam acara RDP dan Raker," ujar dia.
 
Tidak Ada `Tangan` Presiden Dipemecatan Fahri
Politikus PKS Fahri Hamzah. Foto: Antara/Yudhi Mahatma
 
Apalagi, kata dia, saat ini zaman demokrasi yang memberi ruang kepada semua warga negara untuk mengkritik pemerintahan. Sementara mengkritik bagi anggota DPR adalah salah satu tugas konstitusi.
 
"Naif sekali kalau presiden meminta mencopotnya, lalu presiden PKS dengan enteng mengabulkan permintaan tersebut. Apa manfaatnya?" kata anggota Komisi I DPR RI ini.
 
Dia menilai, pemecatan Fahri murni karena persoalan internal PKS. Dia berharap semua pihak berpikir jernih dan tak mengaitkan kasus Fahri dengan partai lain, termasuk dengan Presiden Jokowi.
 
"Saya melihat ini lebih pada urusan intern PKS setelah ada perubahan pimpinan di lingkungan internnya. Dan mari kita saling menghormati masalah intern masing-masing, tak perlu harus ada kambing hitam," ujar dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan