Pimpinan DPR Bisa Disandera

medcom.id, Jakarta: Pembangunan Alun-alun Demokrasi bisa jadi bumerang bagi pimpinan DPR. Pengunjuk rasa bisa mudah masuk ke Gedung DPR. Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menentang pembangunan Alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen. Menurutnya, pengawasan ketat tidak menjamin pengunjuk rasa tertib. "Kalau orang sudah membludak, jangan-jangan pimpinan DPR bisa disandera. Mereka masuk saja ke sini (Gedung DPR)," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015). Tamliha menyontohkan brutalnya kepala desa saat unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa. Mereka menjebol pagar DPR setinggi tiga meter. "Saya tidak habis pikir," ujarnya. DPR mendapat Rp750 miliar untuk pembangunan tujuh proyek, salah satunya Alun-alun Demokrasi. Anggaran itu masuk APBN 2016. Aktivis 98 Ray Rangkuti juga mengkritisi rencana DPR membangun Alun-alun Demokrasi. Menurutnya, unjuk rasa di Alun-alun Demokrasi belum tentu juga didengar anggota  Dewan. "Demo itu kan aksi tiba-tiba, kemudian dikawal polisi, yang diatur oleh undang-undang. Lantas apakah dengan dibuatkan tempat akan didengar oleh mereka (anggota DPR)?" kata Ray.