Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

RUU PKS Dianggap Menyokong KUHP

Nasional antikekerasan seksual RUU PKS
Anggi Tondi Martaon • 12 Agustus 2020 20:07
Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disambut baik. Aturan tersebut dianggap menyokong Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) terkait pidana kekerasan seksual.
 
"Kan tidak ada juga definisi yang lengkap di KUHP. Karena kita kan juga melihat apakah pasal-pasal yang ada di KUHP yang baru itu ada atau tidak," kata Anggota DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin di Kantor DPP Golkar, Rabu, 12 Agustus 2020.
 
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Golkar di Badan Legislasi (Baleg) itu menyampaikan pembahasan RUU PKS harus harmonis dengan KUHP. Sebab, RUU PKS juga memuat ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Cuman satu, menunggunya (pengesahan revisi UU KUHP) lama. Lalu kita juga tidak tahu apakah in line (harmonis) atau tidak (dengan RUU PKS)," kata dia.
 
Baca: Semangat Pembahasan RUU PKS Terkendala Waktu
 
Di sisi lain, keberadaan RUU PKS sangat dibutuhkan. Sebab, kasus kekerasan seksual terus meningkat di Indonesia.
 
"Kalau saya pribadi sebagai perempuan saya ingin secepatnya ruu ini dilanjutkan pembahasanya," kata dia.
 
Dia menyarankan pembahasan RUU PKS tidak menunggu pengesahan revisi UU KUHP. Pembahasan bisa dilakukan secara beriringan.
 
Dia menyampaikan DPR juga sudah menunjukkan komitmen melanjutkan pembahasan RUU PKS. Aturan tersebut dipastikan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
 
"Kita lihat saja, nanti kita lihat perkembangan politisnya seperti apa. Kalau ada hambatan-hambatan, kita akan cari win win solution," ujar dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif