Sejumlah pengemudi taksi daring merekam data persyaratan pembuatan SIM di kawasan Senayan, Jakarta, 25 Februari 2018. Foto: MI/Pius Erlangga
Sejumlah pengemudi taksi daring merekam data persyaratan pembuatan SIM di kawasan Senayan, Jakarta, 25 Februari 2018. Foto: MI/Pius Erlangga

Penerbitan SIM Dinilai Tak Perlu Dialihkan ke Kemenhub

Nasional surat izin mengemudi
Yogi Bayu Aji • 07 Februari 2020 21:48
Jakarta: Kewenangan Polri dalam menerbitkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dinilai tak perlu dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, Korps Bhayangkara sudah didukung infrastruktur modern untuk mencetak dokumen ini.
 
“Kalau ada kekurangan sebaiknya diperbaiki bukan dipindah," kata Ketua Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat Dewan Transportasi Jakarta, Ellen Tangkudung, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Pakar transportasi Universitas Indonesia (UI) itu menyebut polisi sudah mengembangkan layanan SIM dan lain-lain sejak lama. Pengalihan kewenangan atas dalih tugas polisi terlalu banyak pun dianggap tak tepat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ellen menyebut Kemenhub juga memiliki tugas yang belum dijalankan. Salah satu tugas yakni soal uji kir dan penertiban kendaraan over dimensi dan overload (ODOL).
 
Kemenhub juga belum mampu mendorong penyediaan angkutan umum di semua wilayah. Masalah ini, kata Ellen, sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
 
Kementerian di bawah pimpinan Menteri Budi Karya Sumadi itu pun dikhawatirkan kewalahan bila harus mengurus SIM, STNK, dan BPKB. Perpindahan kewenangan juga dipastikan memakan biaya.
 
“Nantinya harus ditambah lagi Kemenhub dengan SDM (sumber daya manusia), teknologi, dan sebagainya," jelas Ellen.
 
Penerbitan SIM Dinilai Tak Perlu Dialihkan ke Kemenhub
Layanan perpanjangan SIM keliling di sekitar Bundaran HI. Foto: Medcom.id/Cicilia Sinabariba
 
Dia menyebut Kemenhub harus membangun infrastruktur dari nol bila harus mengurus penerbitan dokumen ini. Mereka tak bisa serta-merta menggunakan fasilitas yang lama dalam menjalankan tugas itu.
 
Wacana pengalihan kelola pembuatan SIM dan STNK dari Polri ke Kemenhub muncul saat pembahasan Revisi UU LLAJ. Penyempurnaan aturan ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif