Jakarta: Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI) Beni Sukadis menyebut pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tak bisa disamakan setiap rezim. Setiap presiden memiliki keputusan berbeda.
Apalagi, membandingkan dengan era Presiden Soeharto. Beni menyebut keputusan alutsista pada masa itu langsung dari kepala negara lantaran mempunyai latar belakang militer.
"Jelas beda, zaman Soeharto proses pengadaan alutsista dipegang Presiden sendiri secara dominan. Sehingga tidak lepas dari keputusan di tangan Soeharto," ujar Beni kepada Medcom.id, Senin, 10 Mei 2021.
Keputusan terkait alutsista berbeda di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara tidak mendominasi pengadaan sistem pertahanan negara.
Jokowi dari kalangan sipil dinilai memiliki pengetahuan terbatas soal isu pertahanan. Sehingga, ada potensi diganggu orang-orang di sekitar Jokowi.
"Ketika Joko Widodo hanya memiliki pengetahuan terbatas soal isu pertahanan dan akhirnya banyak dipengaruhi oleh orang di sekitarnya," ucap Beni.
(Baca: Connie: Publik Berhak Tahu Rancangan Perpres yang Memuat Alutsista Rp1.760 Triliun)
Kebijakan pertahanan nasional saat ini lebih ditentukan oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu bisa memilih alutsista yang sebaiknya dibeli.
"Secara konstitusional peran Menhan memang mencakup pengadaan alutsista sesuai UU Nomor 3 Tahun 2002, yang artinya saat ini pengaruh Mabes TNI/Angkatan sebagai user alutsista yang menentukan pengadaan sudah berkurang," ujar Beni.
Beni menyebut Prabowo memiliki visi membeli alutsista high end dan medium end. Prabowo memasukkan Dassault Rafale (pesawat tempur) dari Prancis dalam daftar alutsista high end yang ingin dibeli.
"Selain itu rencana pembelian jet tempur F-15 EX sebagai jalan tengah untuk mengganti rencana pembelian F-35 yang gagal tahun lalu," ucap Beni.
Prabowo juga disebut menginginkan alutsista high end bagi TNI Angkatan Laut. Salah satunya mengincar kapal selam kelas scorpene Perancis atau kapal selam produk TKMS Jerman.
"Rencana pengadaan alutsista difokuskan pada TNI AL dan TNI AU apabila dilihat dari sisi anggaran pengadaan," kata Beni.
Jakarta: Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI) Beni Sukadis menyebut pengadaan alat utama sistem persenjataan (
alutsista) tak bisa disamakan setiap rezim. Setiap presiden memiliki keputusan berbeda.
Apalagi, membandingkan dengan era Presiden Soeharto. Beni menyebut keputusan alutsista pada masa itu langsung dari kepala negara lantaran mempunyai latar belakang militer.
"Jelas beda, zaman Soeharto proses pengadaan alutsista dipegang Presiden sendiri secara dominan. Sehingga tidak lepas dari keputusan di tangan Soeharto," ujar Beni kepada
Medcom.id, Senin, 10 Mei 2021.
Keputusan terkait alutsista berbeda di masa
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara tidak mendominasi pengadaan sistem pertahanan negara.
Jokowi dari kalangan sipil dinilai memiliki pengetahuan terbatas soal isu pertahanan. Sehingga, ada potensi diganggu orang-orang di sekitar Jokowi.
"Ketika Joko Widodo hanya memiliki pengetahuan terbatas soal isu pertahanan dan akhirnya banyak dipengaruhi oleh orang di sekitarnya," ucap Beni.
(Baca:
Connie: Publik Berhak Tahu Rancangan Perpres yang Memuat Alutsista Rp1.760 Triliun)
Kebijakan pertahanan nasional saat ini lebih ditentukan oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu bisa memilih alutsista yang sebaiknya dibeli.
"Secara konstitusional peran Menhan memang mencakup pengadaan alutsista sesuai UU Nomor 3 Tahun 2002, yang artinya saat ini pengaruh Mabes TNI/Angkatan sebagai user alutsista yang menentukan pengadaan sudah berkurang," ujar Beni.
Beni menyebut Prabowo memiliki visi membeli alutsista
high end dan medium
end. Prabowo memasukkan Dassault Rafale (pesawat tempur) dari Prancis dalam daftar alutsista
high end yang ingin dibeli.
"Selain itu rencana pembelian jet tempur F-15 EX sebagai jalan tengah untuk mengganti rencana pembelian F-35 yang gagal tahun lalu," ucap Beni.
Prabowo juga disebut menginginkan alutsista
high end bagi TNI Angkatan Laut. Salah satunya mengincar kapal selam kelas scorpene Perancis atau kapal selam produk TKMS Jerman.
"Rencana pengadaan alutsista difokuskan pada TNI AL dan TNI AU apabila dilihat dari sisi anggaran pengadaan," kata Beni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
