Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

UU Ciptaker Diyakini Bantu Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Nasional ruu dpr Omnibus Law
Yogi Bayu Aji • 06 Oktober 2020 22:39
Jakarta: Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyambut baik pengesahan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh DPR. Masalah fundamental ekonomi seperti perizinan, investasi, kepastian hukum, dan ketenagakerjaan, diyakini bisa terselesaikan.
 
"Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di kisaran 5,7%-6%dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta-3 juta per tahun diharapkan dapat tercapai. Mengingat angka pengangguran kita yang semakin bertambah akibat dampak pandemi covid-19," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.
 
Menurut dia, saat ini jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta, sedangkan angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta per tahun. Namun, setelah pandemi, tiga juta orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ratusan ribu dirumahkan. UU Ciptaker diharapkan bisa menjadi jawaban persoalan ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sarman optimistis target pembukaan lapangan kerja dapat direalisasikan secara bertahap. Hal ini bisa berjalan jika adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, serta serikat pekerja atau buruh.
 
"Termasuk bagaimana kita mampu meningkatkan SDM (sumber daya manusia) tenaga kerja kita agar memiliki kompetensi, skill dan keahlian yang mumpuni, sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih kompetitif dan berdaya saing sehingga ke depan isu upah tidak lagi menjadi polemik, karena jika kita memiliki tenaga kerja yang berkualitas tentu upahnya sudah memiliki standar kesejahteraan yang mumpuni," kata dia.
 
Baca: Sikap PKS dan Demokrat Tolak UU Ciptaker Disebut Gimik
 
Sarman menilai supaya omnibus law ini segera diimplementasikan, pemerintah harus menyusun aturan turunannya. Regulasi ini dapat berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen) dan aturan pendukung lainnya dengan melibatkan seluruh pihak berkepentingan.
 
"Ini bertujuan agar berbagai aspirasi yang belum terakomodasi pada UU Cipta Kerja dapat diakomodasi dan aturan turunannya. Kami juga berharap agar pemerintah segera melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja ke berbagai pemangku kepentingan agar semua jelas dan pasti," ungkap Sarman.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif