medcom.id, Jakarta: Stabilitas politik merupakan dambaan bagi siapa pun yang berkuasa di Indonesia.
Tidak adanya ketegangan antarpartai politik di parlemen dan antarelite partai politik berdampak langsung pada percepatan program pembangunan pemerintah.
Rakyat pula yang menikmati hasilnya. Janji-janji penguasa dapat langsung dirasa. Stabilitas politik itu kini tercipta jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Terbaginya kekuatan parpol di parlemen menjadi dua kutub es yang membeku (Koalisi Indonesia Hebat-Koalisi Merah Putih) pascapilpres perlahan mencair. Bergabungnya PAN dan Golkar ke gerbong pemerintah, membuat stabilitas politik semakin nyata.
Presiden di antara tokoh partai politik. Foto: MI/Ramdani
PAN yang diawal pemerintahan masuk koalisi oposan menyebut, polarisasi merupakan hal wajar dalam proses demokrasi di Indonesia. Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap mengatakan terbelahnya kekuatan politik saat, sebagai salah satu bentuk check and balance dan proses pendewasaan politik Indonesia.
"Bahwa dalam perjalanan ada perbedaan begitu tajam, itu bagian dinamika demokrasi. Sesuatu yang positif memberikan peluang dan ruang bagi proses check and balance," kata Mulfachri kepada Media Indonesia.
Walau polarisasi koalisi hal yang wajar, Mulfachri tidak menampik stabilitas politik merupakan faktor penentu percepatan realisasi janji pemerintah. "Saya yakin tidak ada parpol yang punya tujuan melenceng dari apa yang dicita-citakannya."
(Klik: Ketua Umum Baru Golkar dan Stabilitas Politik Harapan Jokowi)
(Klik: Surya Paloh Puji Stabilitas Politik Setahun Pemerintahan Jokowi-JK)
Kegaduhan Berakhir
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sepakat stabilitas politik merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzanni, terciptanya stabilitas politik agar janji-janji presiden terpilih dapat terealisasi juga menjadi perhatian Partai Gerindra yang masih konsisten menjadi oposan.
Ia menegaskan masa kegaduhan politik sudah usai, kini partainya ingin stabilitas politik yang tercipta dimanfaatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan program-program kerjanya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, kemuliaan, dan keadilan bagi masyarakat sesuai cita-cita proklamasi.
"Kami ingin pemerintah menjalankan janji-janjinya dengan baik. Sebagai partai yang berada di luar koalisi kekuasaan, Gerindra akan terus mendorong Jokowi merealisasikan janji-janji kampanye," ujar Muzani kepada Media Indonesia.
<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="in" dir="ltr">Pengamat: Sudah Saatnya Indonesia Fokus Pada Stabilitas Politik <a href="https://t.co/IwURwgkqyh">https://t.co/IwURwgkqyh</a> <a href="https://t.co/6aBzn3WAhL">pic.twitter.com/6aBzn3WAhL</a></p>— METRO TV (@Metro_TV) <a href="https://twitter.com/Metro_TV/status/756113478167896064">July 21, 2016</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Video lengkap klik di sini
Ia menyebut tingkat elite juga ingin stabilitas politik terjaga.
Terlebih, pesaing Jokowi saat pilpres, yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, telah mendukung sepenuhnya pemerintahan Joko Widodo yang dibuktikan dengan hadirnya Prabowo saat Joko Widodo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014.
Gerindra selalu mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Gerindra juga senantiasa mengontrol kerja-kerja pemerintah agar fungsi check and balance berjalan.
"Gerindra akan terus mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan yang berkeadilan dan pemerataan karena meski oposisi, tujuan kami untuk kebaikan, kemuliaan bangsa, dan keadilan rakyat," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Stabilitas politik merupakan dambaan bagi siapa pun yang berkuasa di Indonesia.
Tidak adanya ketegangan antarpartai politik di parlemen dan antarelite partai politik berdampak langsung pada percepatan program pembangunan pemerintah.
Rakyat pula yang menikmati hasilnya. Janji-janji penguasa dapat langsung dirasa. Stabilitas politik itu kini tercipta jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Terbaginya kekuatan parpol di parlemen menjadi dua kutub es yang membeku (Koalisi Indonesia Hebat-Koalisi Merah Putih) pascapilpres perlahan mencair. Bergabungnya PAN dan Golkar ke gerbong pemerintah, membuat stabilitas politik semakin nyata.
Presiden di antara tokoh partai politik. Foto: MI/Ramdani
PAN yang diawal pemerintahan masuk koalisi oposan menyebut, polarisasi merupakan hal wajar dalam proses demokrasi di Indonesia. Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap mengatakan terbelahnya kekuatan politik saat, sebagai salah satu bentuk
check and balance dan proses pendewasaan politik Indonesia.
"Bahwa dalam perjalanan ada perbedaan begitu tajam, itu bagian dinamika demokrasi. Sesuatu yang positif memberikan peluang dan ruang bagi proses
check and balance," kata Mulfachri kepada
Media Indonesia.
Walau polarisasi koalisi hal yang wajar, Mulfachri tidak menampik stabilitas politik merupakan faktor penentu percepatan realisasi janji pemerintah. "Saya yakin tidak ada parpol yang punya tujuan melenceng dari apa yang dicita-citakannya."
(
Klik: Ketua Umum Baru Golkar dan Stabilitas Politik Harapan Jokowi)
(
Klik: Surya Paloh Puji Stabilitas Politik Setahun Pemerintahan Jokowi-JK)
Kegaduhan Berakhir
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sepakat stabilitas politik merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzanni, terciptanya stabilitas politik agar janji-janji presiden terpilih dapat terealisasi juga menjadi perhatian Partai Gerindra yang masih konsisten menjadi oposan.
Ia menegaskan masa kegaduhan politik sudah usai, kini partainya ingin stabilitas politik yang tercipta dimanfaatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan program-program kerjanya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, kemuliaan, dan keadilan bagi masyarakat sesuai cita-cita proklamasi.
"Kami ingin pemerintah menjalankan janji-janjinya dengan baik. Sebagai partai yang berada di luar koalisi kekuasaan, Gerindra akan terus mendorong Jokowi merealisasikan janji-janji kampanye," ujar Muzani kepada
Media Indonesia.
Video lengkap klik di
sini
Ia menyebut tingkat elite juga ingin stabilitas politik terjaga.
Terlebih, pesaing Jokowi saat pilpres, yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, telah mendukung sepenuhnya pemerintahan Joko Widodo yang dibuktikan dengan hadirnya Prabowo saat Joko Widodo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014.
Gerindra selalu mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Gerindra juga senantiasa mengontrol kerja-kerja pemerintah agar fungsi
check and balance berjalan.
"Gerindra akan terus mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan yang berkeadilan dan pemerataan karena meski oposisi, tujuan kami untuk kebaikan, kemuliaan bangsa, dan keadilan rakyat," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
