medcom.id, Jakarta: Kinerja tim satuan tugas (Satgas) vaksin palsu yang dibentuk Kementerian Kesehatan diragukan. Sebab, satgas itu dipimpin oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Nursuhud mengaku heran dengan keputusan Menteri Kesehatan Nila Moeloek yang mengangkat Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Maura Linda Sitanggang sebagai pimpinan satgas vaksin.
"Ada keanehan menteri bentuk satgas vaksin. Bagaimana seorang Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dijadikan ketua tim yang menurut pandangan saya, dia pihak yang harus kita curigai. Kenapa dia jadi ketua tim?," kata Nursuhud dalam sebuah diskusi di Kuningan, Jakarta, Minggu (24/7/2016).
Menurutnya, Maura seharusnya tidak diberikan kewenangan menjadi ketua satgas vaksin. Nursuhud menyebut Maura sebagai orang yang harusnya disidik, diselidiki, diawasi.
"Kenapa dia dijadikan ketua satgas? Menurut saya ini meragukan satgas bekerja dengan baik. Melaporkan hasil apa adanya, atau melaporkan (hasil) yang sudah diedit. Yang ditakutkan satgas justru melaporkan hasil yang salah," ujarnya.
Menurut Nursuhud, satgas vaksin harusnya dipimpin orang yang memiliki kredibilitas. Setidaknya setara dengan staf khusus atau staf ahli menteri. Ketu satgas, kata Nursuhud, harus memiliki rekam jejak yang baik, dapat rekomendasi dari Bareskrim, Polri, dan BPOM.
medcom.id, Jakarta: Kinerja tim satuan tugas (Satgas) vaksin palsu yang dibentuk Kementerian Kesehatan diragukan. Sebab, satgas itu dipimpin oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Nursuhud mengaku heran dengan keputusan Menteri Kesehatan Nila Moeloek yang mengangkat Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Maura Linda Sitanggang sebagai pimpinan satgas vaksin.
"Ada keanehan menteri bentuk satgas vaksin. Bagaimana seorang Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dijadikan ketua tim yang menurut pandangan saya, dia pihak yang harus kita curigai. Kenapa dia jadi ketua tim?," kata Nursuhud dalam sebuah diskusi di Kuningan, Jakarta, Minggu (24/7/2016).
Menurutnya, Maura seharusnya tidak diberikan kewenangan menjadi ketua satgas vaksin. Nursuhud menyebut Maura sebagai orang yang harusnya disidik, diselidiki, diawasi.
"Kenapa dia dijadikan ketua satgas? Menurut saya ini meragukan satgas bekerja dengan baik. Melaporkan hasil apa adanya, atau melaporkan (hasil) yang sudah diedit. Yang ditakutkan satgas justru melaporkan hasil yang salah," ujarnya.
Menurut Nursuhud, satgas vaksin harusnya dipimpin orang yang memiliki kredibilitas. Setidaknya setara dengan staf khusus atau staf ahli menteri. Ketu satgas, kata Nursuhud, harus memiliki rekam jejak yang baik, dapat rekomendasi dari Bareskrim, Polri, dan BPOM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
