Jakarta: Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana lantang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang paling bertanggung jawab atas mati surinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan Denny ini dia utarakan melalui tulisan opininya yang tayang di koran Media Indonesia edisi 19 Mei 2023.
Kalimat pertama yang dia tuliskan pun langsung menghujam. "Saya sudah tidak lagi percaya dengan agenda pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini.
Denny menulis, "cukuplah sekali saya terbuai dengan halusinasi dan sensasi kampanye antikorupsi yang disuarakannya pada Pilpres 2014. Dalam perjalanannya, infrastruktur penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah kegagalan utama pemerintahan Jokowi."
Denny lantas menyatakan Presiden Jokowi adalah aktor yang paling bertanggung jawab dengan pelumpuhan dan mati surinya KPK. Sejak lama, KPK yang kuat dan efektif membuat para koruptor gerah dan melancarkan serangan balik (corruptors fight back).
"Salah satu modusnya ialah dengan mendorong perubahan UU KPK," kata dia.
Baca: Kritik Jokowi, Siapa Sosok 'Suami Sang Madam' dalam Puisi Denny Indrayana?
Denny terkenang saat mengemban amanah sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008-2011) maupun Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014). Menurutnya, keinginan untuk melemahkan KPK melalui proses legislasi itu sudah mengemuka.
Dia bersyukur karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu Presiden, tak menyetujui politik hukum pelemahan KPK tersebut. SBY justru teguh untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengerdilkan KPK.
Denny melihat sikap Jokowi justru berbeda. Di era Jokowi, intervensi untuk melemahkan KPK bukan hanya dibiarkan, Denny meyakini hal itu justru dilakukan.
"Kalaupun ada segelintir menteri dan kader partai berkuasa yang dijerat KPK, hal demikian tidak bisa menghilangkan fakta bahwa ada Harun Masiku yang disembunyikan ditelan bumi, tidak lain karena kasusnya terkait erat dan akan mengungkap tuntas keterlibatan sang petinggi partai," tulis Denny.
Menurut dia, sedikitnya kasus korupsi yang menjerat partai berkuasa bukan berarti kurangnya korupsi di lingkaran kekuasaan, tetapi KPK-nya berhasil dijinakkan dan diarahkan.
"Hanya memukul lawan oposisi, sambil dimanfaatkan untuk memproteksi dan merangkul kawan koalisi," kata Denny.
Belakangan Denny rajin menyerang pemerintahan Jokowi. Denny membuat puisi yang menjurus pada kritik terhadap Jokowi. Puisi itu dia unggah di akun media sosialnya pada 18 Mei 2023.
Baca: Lewat Puisi, Denny Indrayana: Pak Jokowi, Kenapa Pedang Hukum Untuk Menebas Oposisi
Sebelumnya, Denny juga melontarkan pernyataan terbuka soal cawe-cawe politik Jokowi yang mengatur pertemuan pimpinan partai di luar pendukung Anies Baswedan. Denny sudah gembar-gembor soal sikap licik Jokowi ini dalam sebuah tulisan berjudul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies". Tulisan itu ia unggah melalui laman Integritylawfirm.com pada Senin, 24 April 2023.
"Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres jagoannya. Tetapi, menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain, seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legacy Presiden Jokowi yang harus dihentikan, sebelum menjadi kenyataan," kata Denny dalam tulisannya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Guru Besar Hukum Tata Negara
Denny Indrayana lantang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang paling bertanggung jawab atas mati surinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan Denny ini dia utarakan melalui tulisan opininya yang tayang di koran Media Indonesia edisi 19 Mei 2023.
Kalimat pertama yang dia tuliskan pun langsung menghujam. "Saya sudah tidak lagi percaya dengan agenda pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini.
Denny menulis, "cukuplah sekali saya terbuai dengan halusinasi dan sensasi kampanye antikorupsi yang disuarakannya pada Pilpres 2014. Dalam perjalanannya, infrastruktur penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah kegagalan utama pemerintahan Jokowi."
Denny lantas menyatakan Presiden Jokowi adalah aktor yang paling bertanggung jawab dengan pelumpuhan dan mati surinya KPK. Sejak lama, KPK yang kuat dan efektif membuat para koruptor gerah dan melancarkan serangan balik (corruptors fight back).
"Salah satu modusnya ialah dengan mendorong perubahan UU KPK," kata dia.
Baca: Kritik Jokowi, Siapa Sosok 'Suami Sang Madam' dalam Puisi Denny Indrayana?
Denny terkenang saat mengemban amanah sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008-2011) maupun Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014). Menurutnya, keinginan untuk melemahkan KPK melalui proses legislasi itu sudah mengemuka.
Dia bersyukur karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu Presiden, tak menyetujui politik hukum pelemahan KPK tersebut. SBY justru teguh untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengerdilkan KPK.
Denny melihat sikap Jokowi justru berbeda. Di era Jokowi, intervensi untuk melemahkan KPK bukan hanya dibiarkan, Denny meyakini hal itu justru dilakukan.
"Kalaupun ada segelintir menteri dan kader partai berkuasa yang dijerat KPK, hal demikian tidak bisa menghilangkan fakta bahwa ada Harun Masiku yang disembunyikan ditelan bumi, tidak lain karena kasusnya terkait erat dan akan mengungkap tuntas keterlibatan sang petinggi partai," tulis Denny.
Menurut dia, sedikitnya kasus korupsi yang menjerat partai berkuasa bukan berarti kurangnya korupsi di lingkaran kekuasaan, tetapi KPK-nya berhasil dijinakkan dan diarahkan.
"Hanya memukul lawan oposisi, sambil dimanfaatkan untuk memproteksi dan merangkul kawan koalisi," kata Denny.
Belakangan Denny rajin menyerang pemerintahan Jokowi. Denny membuat puisi yang menjurus pada kritik terhadap Jokowi. Puisi itu dia unggah di akun media sosialnya pada 18 Mei 2023.
Baca: Lewat Puisi, Denny Indrayana: Pak Jokowi, Kenapa Pedang Hukum Untuk Menebas Oposisi
Sebelumnya, Denny juga melontarkan pernyataan terbuka soal cawe-cawe politik Jokowi yang mengatur pertemuan pimpinan partai di luar pendukung Anies Baswedan. Denny sudah gembar-gembor soal sikap licik Jokowi ini dalam sebuah tulisan berjudul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies". Tulisan itu ia unggah melalui laman Integritylawfirm.com pada Senin, 24 April 2023.
"Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres jagoannya. Tetapi, menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain, seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legacy Presiden Jokowi yang harus dihentikan, sebelum menjadi kenyataan," kata Denny dalam tulisannya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
