medcom.id, Jakarta: Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, tak sepakat jika islah kadernya ikut pilkada dikembalikan ke Munas Riau di bawah bendera Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (ARB). Ia mengumpamakan islah partai beringin seperti air dan minyak.
"Saya pastikan masih terjal sekali, masih jauh untuk islah. Ini bagaikan air dan minyak, tidak masuk akal jika Partai Golkar islah tapi dikembalikan ke Munas Riau," tutur Leo, dalam dialog Bincang Pagi Metro TV, Senin (25/5/2015).
Leo mengapresiasi, empat poin saran islah yang diberikan Wapres Jusuf Kalla agar Partai Golkar dapat mengikuti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak pada 9 Desember 2015. Namun, pihaknya akan terus mengupayakan untuk memperjuangkan keabsahan Golkar versi Munas Ancol.
"Kita ingin yang menandatangani harus Agung Laksono. Kalau di poin empat itu tidak rasional, mari kita main terus, lanjutkan hukum. Sampai PK kita main terus. Itu hak kita. Kalau kalah baru SK-nya diganti Kemenkumham, baru itu berlaku," tegas Leo.
Leo menyebutkan sikap ARB yang tak ingin bergabung ke pihaknya, sama saja ARB telah menghambat jalan kadernya untuk mencapai karir politik.
"Kalau mereka tidak mau ikut kita berarti mereka yang tidak mau kadernya maju untuk pilkada," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, tak sepakat jika islah kadernya ikut pilkada dikembalikan ke Munas Riau di bawah bendera Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (ARB). Ia mengumpamakan islah partai beringin seperti air dan minyak.
"Saya pastikan masih terjal sekali, masih jauh untuk islah. Ini bagaikan air dan minyak, tidak masuk akal jika Partai Golkar islah tapi dikembalikan ke Munas Riau," tutur Leo, dalam dialog
Bincang Pagi Metro TV, Senin (25/5/2015).
Leo mengapresiasi, empat poin saran islah yang diberikan Wapres Jusuf Kalla agar Partai Golkar dapat mengikuti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak pada 9 Desember 2015. Namun, pihaknya akan terus mengupayakan untuk memperjuangkan keabsahan Golkar versi Munas Ancol.
"Kita ingin yang menandatangani harus Agung Laksono. Kalau di poin empat itu tidak rasional, mari kita main terus, lanjutkan hukum. Sampai PK kita main terus. Itu hak kita. Kalau kalah baru SK-nya diganti Kemenkumham, baru itu berlaku," tegas Leo.
Leo menyebutkan sikap ARB yang tak ingin bergabung ke pihaknya, sama saja ARB telah menghambat jalan kadernya untuk mencapai karir politik.
"Kalau mereka tidak mau ikut kita berarti mereka yang tidak mau kadernya maju untuk pilkada," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
