Jakarta: Partai Golkar hingga kini belum memastikan kadernya yang akan dipilih sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Pengurus partai masih mengkaji kandidat yang berniat mencalonkan diri.
"Saya kira hanya menunggu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, bagaimana jadwal terbaik (memilih Ketua DPR)," kata Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman kepada Medcom.id, Selasa, 2 Januari 2018.
Rambe memastikan, DPP Golkar tak terpaku dengan tiga nama kader yang disebut tengah bersaing, seperti Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Agus Gumiwang. Ada sejumlah syarat yang mesti dipertimbangkan.
"Bisa saja lebih dari tiga orang. Bagaimana kriterianya dan apa kriterianya, itu dulu yang harus dipertimbangkan," ujar dia.
Sebagai pemimpin partai berlambang pohon beringin ini, Airlangga dinilai memiliki hak prerogatif menentukan calon ketua DPR. Rambe sepakat bila syarat yang dimiliki calon tersebut mesti bebas dari permasalahan hukum terutama korupsi.
"Airlangga kan sudah sampaikan kriterianya, yakni senior di Golkar, kedua telah memiliki AKD (alat kelengkapan dewan), lalu memiliki integritas dan bersih, itu ukurannya, ketum yang tahu," ucap Rambe.
(Baca juga: Airlangga Sebut Ketua DPR Sosok Senior di Golkar)
Keputusan memberikan mandat sebagai pimpinan DPR tersebut akan diajukan pada masa sidang mendatang di gedung dewan. Rambe menuturkan kepastian nama akan disampaikan setelah rapat pleno pimpinan partai Golkar.
"Memang diserahkan kepada ketum, tapi nanti akan dibicarakan dalam rapat DPP, rapat pleno baru resmi diajukan," tutur dia.
Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyampaikan hal serupa. Ia mengaku hingga saat ini belum ada surat undangan rapat pleno membahas pergantian ketua DPR.
Menurutnya, saat ini Golkar tengah fokus mengurus agenda tahapan Pilkada serentak 2018. Rapat pleno membahas pergantian ketua DPR, kata dia, dipastikan setelah pendaftaran calon kepala daerah yang berakhir pada 10 Januari 2018 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Karena ini pilkada yang mendesak. Kan mulai 8 Januari pendaftaran. Jadi, harus segera diputuskan," ucap Amali.
Jakarta: Partai Golkar hingga kini belum memastikan kadernya yang akan dipilih sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Pengurus partai masih mengkaji kandidat yang berniat mencalonkan diri.
"Saya kira hanya menunggu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, bagaimana jadwal terbaik (memilih Ketua DPR)," kata Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman kepada
Medcom.id, Selasa, 2 Januari 2018.
Rambe memastikan, DPP Golkar tak terpaku dengan tiga nama kader yang disebut tengah bersaing, seperti Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Agus Gumiwang. Ada sejumlah syarat yang mesti dipertimbangkan.
"Bisa saja lebih dari tiga orang. Bagaimana kriterianya dan apa kriterianya, itu dulu yang harus dipertimbangkan," ujar dia.
Sebagai pemimpin partai berlambang pohon beringin ini, Airlangga dinilai memiliki hak prerogatif menentukan calon ketua DPR. Rambe sepakat bila syarat yang dimiliki calon tersebut mesti bebas dari permasalahan hukum terutama korupsi.
"Airlangga kan sudah sampaikan kriterianya, yakni senior di Golkar, kedua telah memiliki AKD (alat kelengkapan dewan), lalu memiliki integritas dan bersih, itu ukurannya, ketum yang tahu," ucap Rambe.
(Baca juga:
Airlangga Sebut Ketua DPR Sosok Senior di Golkar)
Keputusan memberikan mandat sebagai pimpinan DPR tersebut akan diajukan pada masa sidang mendatang di gedung dewan. Rambe menuturkan kepastian nama akan disampaikan setelah rapat pleno pimpinan partai Golkar.
"Memang diserahkan kepada ketum, tapi nanti akan dibicarakan dalam rapat DPP, rapat pleno baru resmi diajukan," tutur dia.
Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyampaikan hal serupa. Ia mengaku hingga saat ini belum ada surat undangan rapat pleno membahas pergantian ketua DPR.
Menurutnya, saat ini Golkar tengah fokus mengurus agenda tahapan Pilkada serentak 2018. Rapat pleno membahas pergantian ketua DPR, kata dia, dipastikan setelah pendaftaran calon kepala daerah yang berakhir pada 10 Januari 2018 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Karena ini pilkada yang mendesak. Kan mulai 8 Januari pendaftaran. Jadi, harus segera diputuskan," ucap Amali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
