Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi menilai pemerintah Indonesia harus mengambil manuver diplomatik terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden Joko Widodo diminta mengambil langkah tegas.
"Umumkan saja sebuah perwakilan di tingkat lebih tinggi dari konsulat kehormatan untuk Palestina saat ini dan mengatakan tempatnya di Yerusalem," kata Taufiq saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2017.
Menurut dia, langkah tersebut dipercaya bakal mendapat penentangan dari Israel. Namun demikian, langkah tersebut harus dilakukan secara terus menerus.
Hal itu bakal menunjukkan persoalan Yerusalem sebagai masalah Indonesia juga. Apalagi, Indonesia sejak awal telah mendukung kemerdekaan Palestina.
Seperti diketahui, saat ini Konsulat Kehormatan RI berada di Ramallah, Palestina. Dengan menempatkan perwakilan di sana, kata dia, sama saja mengakui Ramallah adalah ibu kota Palestina.
"Secara diplomatik itu tidak menguntungkan perjuangan Palestina," tegas mantan wartawan Media Indonesia itu.
Selain itu, Taufiq juga mendorong agar pemerintah mengajak semua negara-negara dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melakukan hal serupa. Pasalnya, pengakuan Trump atas Yerusalem harus dipatahkan.
"Semua negara Islam harus membentuk kedutaan besar dan tempatnya harus di Yerusalem. (Pengakuan Trump) harus dibalas secara diplomatik," pungkas dia.
Baca: Kecam Trump, Ratusan Muslim Salat di Depan Gedung Putih
Presiden Trump pada Rabu, 6 Desember 2017, menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu sekaligus memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pernyataan Trump menuai kecaman dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo. Jokowi menilai langkah Trump berbahaya karena mengancam stabilitas dunia.
Jokowi mendorong negara anggota OKI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang khusus. Selain itu, Jokowi meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera meminta penjelasan dari Kedutaan Besar AS di Indonesia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/gNQyeqVN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi menilai pemerintah Indonesia harus mengambil manuver diplomatik terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden Joko Widodo diminta mengambil langkah tegas.
"Umumkan saja sebuah perwakilan di tingkat lebih tinggi dari konsulat kehormatan untuk Palestina saat ini dan mengatakan tempatnya di Yerusalem," kata Taufiq saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2017.
Menurut dia, langkah tersebut dipercaya bakal mendapat penentangan dari Israel. Namun demikian, langkah tersebut harus dilakukan secara terus menerus.
Hal itu bakal menunjukkan persoalan Yerusalem sebagai masalah Indonesia juga. Apalagi, Indonesia sejak awal telah mendukung kemerdekaan Palestina.
Seperti diketahui, saat ini Konsulat Kehormatan RI berada di Ramallah, Palestina. Dengan menempatkan perwakilan di sana, kata dia, sama saja mengakui Ramallah adalah ibu kota Palestina.
"Secara diplomatik itu tidak menguntungkan perjuangan Palestina," tegas mantan wartawan
Media Indonesia itu.
Selain itu, Taufiq juga mendorong agar pemerintah mengajak semua negara-negara dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melakukan hal serupa. Pasalnya, pengakuan Trump atas Yerusalem harus dipatahkan.
"Semua negara Islam harus membentuk kedutaan besar dan tempatnya harus di Yerusalem. (Pengakuan Trump) harus dibalas secara diplomatik," pungkas dia.
Baca: Kecam Trump, Ratusan Muslim Salat di Depan Gedung Putih
Presiden Trump pada Rabu, 6 Desember 2017, menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu sekaligus memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pernyataan Trump menuai kecaman dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo. Jokowi menilai langkah Trump berbahaya karena mengancam stabilitas dunia.
Jokowi mendorong negara anggota OKI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang khusus. Selain itu, Jokowi meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera meminta penjelasan dari Kedutaan Besar AS di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
