Jakarta: Ketua umum terpilih Partai Golkar diharapkan bisa fokus untuk mengurus internal. Kader butuh pemimpin yang bisa merangkul semua faksi yang ada di tubuh partai berlambang beringin ini.
"Mampu berkomunikasi secara baik dengan pengurus di daerah, organisasi sayap partai, seluruh kader, serta ingin adanya kaderisasi. Kami butuh pemimpin yang sungguh-sungguh mengurus partai," kata Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Golkar, Darul Siska, Jumat, 15 November 2019.
Airlangga Hartarto sudah mendeklarasikan akan maju sebagai calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang berlangsung 4 hingga 6 Desember nanti. Penantangnya kemungkinan besar adalah Bambang Soesatyo yang saat ini menjabat Ketua MPR.
Menurut Darul, baik Airlangga maupun Bambang adalah kader Golkar yang membanggakan. Kader ingin keduanya sukses memimpin lembaga masing-masing, tapi juga bisa membagi waktu untuk mengurus partai.
Darul menilai Airlangga akan kesulitan mengurus partai kalau kembali menjadi ketua umum karena posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut dia, ada baiknya Airlangga fokus di kabinet agar tidak mengecewakan Presiden Joko Widodo.
"Kami ingin Pak Airlangga sukses sebagai menteri, apalagi dia andalan di perekonomian. Dia harus fokus di kementerian agar tidak mengecewakan. Karena menteri adalah pembantu presiden, maka waktunya akan mengikuti presiden," tegas Darul.
Sedangkan Bambang, lanjut Darul, lebih akan bisa fokus mengurus partai karena dengan jabatan sebagai ketua MPR, ia bisa mengatur kegiatannya sendiri.
"Kalau MPR kan lebih banyak kegiatan rapat. Berbeda dengan menteri yang jadwalnya ikut presiden. Kalau presiden manggil, menteri harus bisa," kata Darul.
Airlangga dan Bambang sama-sama yakin mendapat dukungan menjadi ketua umum. Airlangga mengklaim mendapat dukungan dari pimpinan daerah yang mengikuti musyawarah nasional di Jakarta.
Bambang Soesatyo menanggapi klaim Airlangga dengan optimistis. Menurutnya, munas tidak hanya ditentukan oleh 34 suara di tingkat provinsi. "Masih ada 514 suara dewan pimpinan daerah tingkat II (kabupaten/kota)," kata Bambang.
Jakarta: Ketua umum terpilih Partai Golkar diharapkan bisa fokus untuk mengurus internal. Kader butuh pemimpin yang bisa merangkul semua faksi yang ada di tubuh partai berlambang beringin ini.
"Mampu berkomunikasi secara baik dengan pengurus di daerah, organisasi sayap partai, seluruh kader, serta ingin adanya kaderisasi. Kami butuh pemimpin yang sungguh-sungguh mengurus partai," kata Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Golkar, Darul Siska, Jumat, 15 November 2019.
Airlangga Hartarto sudah mendeklarasikan akan maju sebagai calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang berlangsung 4 hingga 6 Desember nanti. Penantangnya kemungkinan besar adalah Bambang Soesatyo yang saat ini menjabat Ketua MPR.
Menurut Darul, baik Airlangga maupun Bambang adalah kader Golkar yang membanggakan. Kader ingin keduanya sukses memimpin lembaga masing-masing, tapi juga bisa membagi waktu untuk mengurus partai.
Darul menilai Airlangga akan kesulitan mengurus partai kalau kembali menjadi ketua umum karena posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut dia, ada baiknya Airlangga fokus di kabinet agar tidak mengecewakan Presiden Joko Widodo.
"Kami ingin Pak Airlangga sukses sebagai menteri, apalagi dia andalan di perekonomian. Dia harus fokus di kementerian agar tidak mengecewakan. Karena menteri adalah pembantu presiden, maka waktunya akan mengikuti presiden," tegas Darul.
Sedangkan Bambang, lanjut Darul, lebih akan bisa fokus mengurus partai karena dengan jabatan sebagai ketua MPR, ia bisa mengatur kegiatannya sendiri.
"Kalau MPR kan lebih banyak kegiatan rapat. Berbeda dengan menteri yang jadwalnya ikut presiden. Kalau presiden manggil, menteri harus bisa," kata Darul.
Airlangga dan Bambang sama-sama yakin mendapat dukungan menjadi ketua umum. Airlangga mengklaim mendapat dukungan dari pimpinan daerah yang mengikuti musyawarah nasional di Jakarta.
Bambang Soesatyo menanggapi klaim Airlangga dengan optimistis. Menurutnya, munas tidak hanya ditentukan oleh 34 suara di tingkat provinsi. "Masih ada 514 suara dewan pimpinan daerah tingkat II (kabupaten/kota)," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
