Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencermati perseteruan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tjahjo menilai Pemerintah Provinsi Banten perlu membina Pemerintah Kota Tangerang.
"Agar bisa menyelesaikan permasalah dan perbedaan pendapat dengan lebih bijaksana. Kemendagri melalui Ditjen Bangda juga akan melakukan klarifikasi terhadap Perda Kota Tangerang secara komprehensif dan melibatkan semua pihak," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
Tjahjo menyebut pembinaan mendesak dilakukan. Pemprov Banten harus mengklarifikasi dan membina Pemkot Tangerang untuk menjamin pelayanan publik.
Baca juga: Yasonna Ungkap Asal Perselisihan dengan Wali Kota Tangerang
Sebagai atasan dari Pemkot Tangerang, Pemprov Banten dianggap paling bertanggungjawab meluruskan hal ini. Tjahjo menyebut masyarakat paling dirugikan dari perseteruan dua pihak itu.
"Kurang etis dan kurang elok rasanya kepala daerah memotong kegiatan kementerian dan mencederai pelayanan publik yang harusnya dijaga," sebut Tjahjo.
Menurut dia, jika ada perbedaan pendapat antara instansi pusat dan daerah, kedua pihak harus duduk bersama. Tjahjo menuntut Pemerintah Daerah bisa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan santun dan bermartabat.
Ia juga mengingatkan adab dalam bersikap teramat penting agar tak mencoreng kewibawaan pemerintah pusat. Semestinya, Pemkot Tangeran dan Kemenkumham dapat bersinergi.
"Apalagi keputusan emosional dari Wali Kota Tangerang harusnya tak boleh mengganggu pelayanan publik," pungkasnya.
Baca juga: Ombudsman Banten Nilai Pemkot Tangerang Melanggar Hukum
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencermati perseteruan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tjahjo menilai Pemerintah Provinsi Banten perlu membina Pemerintah Kota Tangerang.
"Agar bisa menyelesaikan permasalah dan perbedaan pendapat dengan lebih bijaksana. Kemendagri melalui Ditjen Bangda juga akan melakukan klarifikasi terhadap Perda Kota Tangerang secara komprehensif dan melibatkan semua pihak," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
Tjahjo menyebut pembinaan mendesak dilakukan. Pemprov Banten harus mengklarifikasi dan membina Pemkot Tangerang untuk menjamin pelayanan publik.
Baca juga:
Yasonna Ungkap Asal Perselisihan dengan Wali Kota Tangerang
Sebagai atasan dari Pemkot Tangerang, Pemprov Banten dianggap paling bertanggungjawab meluruskan hal ini. Tjahjo menyebut masyarakat paling dirugikan dari perseteruan dua pihak itu.
"Kurang etis dan kurang elok rasanya kepala daerah memotong kegiatan kementerian dan mencederai pelayanan publik yang harusnya dijaga," sebut Tjahjo.
Menurut dia, jika ada perbedaan pendapat antara instansi pusat dan daerah, kedua pihak harus duduk bersama. Tjahjo menuntut Pemerintah Daerah bisa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan santun dan bermartabat.
Ia juga mengingatkan adab dalam bersikap teramat penting agar tak mencoreng kewibawaan pemerintah pusat. Semestinya, Pemkot Tangeran dan Kemenkumham dapat bersinergi.
"Apalagi keputusan emosional dari Wali Kota Tangerang harusnya tak boleh mengganggu pelayanan publik," pungkasnya.
Baca juga:
Ombudsman Banten Nilai Pemkot Tangerang Melanggar Hukum Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
