NEWSTICKER
Suasana peringatan haul ke-10 Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha.
Suasana peringatan haul ke-10 Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha.

Haul Gus Dur Hasilkan 10 Rekomendasi untuk Pemerintah

Nasional haul gus dur
Antara • 29 Desember 2019 05:34
Jakarta: Peringatan Haul ke-10 Presiden Keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghasilkan sepuluh rekomendasi untuk pemerintah. Rekomendasi diputuskan lewat rembug budaya yang jadi rangkaian kegiatan satu dekade haul Gus Dur.
 
Ketua Panitia Acara Haul ke-10 Gus Dur Inaya Wahid mengatakan forum rembug budaya itu dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Akademisi Universitas Indonesia Saras Dewi Dharmantra, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid. Rekomendasi itu dihasilkan di Masjid Jami' Al Munawaroh.
 
"Mereka semua sudah berembug dan ini akan diberikan kepada beberapa pihak yaitu perwakilan pemerintah dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Bapak Hilmar Farid," kata Inaya melansir Antara, Sabtu, 28 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara simbolis, draf rekomendasi diberikan kepada pelaku budaya, Kartolo. Selain Kartolo, rekomendasi juga diberikan kepada pihak Kepolisian, pembuat kebijakan publik, dan akademisi yang diwakili oleh Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro.
 
Berikut sepuluh rekomendasi hasil rembug budaya peringatan haul ke-10 Gus Dur:
 
1. Kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan mengangkat pergumulan kemanusiaan khususnya pengalaman hidup kelompok rentan/ lemah seperti perempuan penghayat kepercayaan yang lain-lain.
 
2. Gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris sehingga pengembangan kebudayaan tidak bertumbuh pada elitisme kebudayaan.
 
3. Negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.
 
4. Negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan dan yang vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.
 
5. Paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional yang dijabarkan dalam kebijakan dan strategi anggaran serta diimplementasikan secara komprehensif sampai ke pemerintahan daerah.
 
6. Negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas, dan ruang.
 
7. Negara dan masyarakat perlu membangun modal praktek keberagaman yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia, agama, dan budaya tidak saling mengalahkan. Bukan dikotomi yang kontradiktif dengan dialektis. Keduanya saling belajar dan mengambil keagamaan yang berkebudayaan, yang berarti praktek beragama yang membawa manfaat dan maslahat termasuk untuk alam.
 
8. Sistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi tetapi menguasainya melalui khasanah pengetahuan dan budaya.
 
9. Kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan daya kritis terhadap kekuasaan untuk mengikis pragmatisme dan apatisme politik.
 
10. Negara perlu meninggalkan modal ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif