Jakarta: Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS) harus dilakukan. Perbaikan jangan hanya sekadar mengatasi kelebihan kapasitas, namun juga menjadikan lembaga pemasyarakatan dan narapidana lebih produktif.
"Kita punya catatan historis karena menjadikan warga binaan itu lebih produktif," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 September 2021.
Dia mencontohkan pemberdayaan narapidana pada masa Orde Baru (Orba). Saat itu, pemerintah mengirim sejumlah warga binaan ke Pulau Buru, Maluku Utara, untuk menggarap lahan pertanian di sana.
"Setelah mereka diletakkan di Pulau Buru, akhirnya yang paling pertama melakukan swasembada pangan, khususnya beras adalah Pulau Buru," ujar dia.
Dia ingin konsep tersebut kembali diakomodasi dalam revisi UU PAS. Pemberdayaan warga binaan agar lebih produktif diterapkan negara lain.
Baca: Komnas HAM: Kebakaran Lapas Tangerang Tragedi Kemanusiaan
Seperti pembinaan narapidana di Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu mampu membuat warga binaan lebih produktif.
"(Narapidana) memiliki skil dan memiliki dampak lain terhadap relasi sosial masyarakat. Itu luar biasa. Harusnya kita belajar seperti itu sehingga kita juga sekaligus mengikis stigma," ucap dia.
Dia tak ingin lapas hanya menjadi tempat penghukuman. Sehingga, upaya pembinaan terhadap narapidana bisa dilakukan dengan baik dan membuat mereka lebih produktif.
"Kalau selama ini berapa beban negara (menanggung biaya narapidana di penjara). Mereka dikenakan hukuman, negara menanggung beban sekian besar dan itu yang kemudian menjadi sebuah hal yang kompleks," ujar dia.
Jakarta: Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (UU PAS) harus dilakukan. Perbaikan jangan hanya sekadar mengatasi kelebihan kapasitas, namun juga menjadikan lembaga pemasyarakatan dan narapidana lebih produktif.
"Kita punya catatan historis karena menjadikan warga binaan itu lebih produktif," kata Wakil Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 September 2021.
Dia mencontohkan pemberdayaan narapidana pada masa Orde Baru (Orba). Saat itu, pemerintah mengirim sejumlah warga binaan ke Pulau Buru, Maluku Utara, untuk menggarap lahan pertanian di sana.
"Setelah mereka diletakkan di Pulau Buru, akhirnya yang paling pertama melakukan swasembada pangan, khususnya beras adalah Pulau Buru," ujar dia.
Dia ingin konsep tersebut kembali diakomodasi dalam revisi UU PAS. Pemberdayaan warga binaan agar lebih produktif diterapkan negara lain.
Baca:
Komnas HAM: Kebakaran Lapas Tangerang Tragedi Kemanusiaan
Seperti pembinaan narapidana di Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu mampu membuat warga binaan lebih produktif.
"(Narapidana) memiliki skil dan memiliki dampak lain terhadap relasi sosial masyarakat. Itu luar biasa. Harusnya kita belajar seperti itu sehingga kita juga sekaligus mengikis stigma," ucap dia.
Dia tak ingin lapas hanya menjadi tempat penghukuman. Sehingga, upaya pembinaan terhadap narapidana bisa dilakukan dengan baik dan membuat mereka lebih produktif.
"Kalau selama ini berapa beban negara (menanggung biaya narapidana di penjara). Mereka dikenakan hukuman, negara menanggung beban sekian besar dan itu yang kemudian menjadi sebuah hal yang kompleks," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
