Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

NasDem: Masyarakat Butuh Program Prorakyat, Bukan Pajak

Nasional Partai NasDem partai politik pajak perpajakan sembako penerimaan pajak DPR RI
Fachri Audhia Hafiez • 15 Juni 2021 08:46
Jakarta: Fraksi NasDem di DPR menolak tegas wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) tehadap sembako dan biaya pendidikan. Pasalnya, publik masih memerlukan bantuan untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19.
 
"Masyarakat membutuhkan program-progam yang prorakyat. Progam yang memberikan peluang pekerjaan sehingga masyarakat bisa membeli sembako dengan harga terjangkau dan memberikan pendidikan yang layak pada keluarganya," ujar anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni, yang dikutip dari laman Fraksi NasDem, Selasa, 15 Juni 2021.
 
Menurut dia, kehadiran negara dalam pemulihan ekonomi amat dibutuhkan. Negara, kata dia, semestinya memberikan bantuan sosial sebanyak mungkin untuk memulihkan perekonomian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pajak Sembako Berpotensi Mematikan UMKM
 
"Bayangkan masyarakat yang saat ini gulung tikar karena pandemi, ada yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain," ujar Lisda.
 
Meski masih bersifat wacana, kata Lisda, kabar pengenaan PPN terhadap sembako dan biaya pendidikan sudah menyakiti hati masyarakat. Wacana itu juga sudah memberikan beban mental kepada masyarakat.
 
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi VIII DPR ini mendesak pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Usulan pengenaan PPN sembako dan pendidikan mesti dicabut.
 
"Karena (kebijakan tersebut) selain berdampak bagi masyarakat menengah ke bawah, ini juga akan meningkatkan angka kemiskinan serta bertentangan dengan pemulihan ekonomi," tegas Lisda.

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif