Jakarta: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan Indonesia mengedepankan aksi bersama melibatkan berbagai pihak untuk mengendalikan perubahan iklim. Pihak yang dilibatkan mulai dari akademisi hingga masyarakat di tingkat tapak.
Alue menyebutkan pengendalian perubahan iklim tak bisa dilakukan satu pihak saja. Namun, pengendalian harus melalui berbagai pihak dalam satu persepsi.
Dalam Conference of Parties 26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Indonesia menyerukan semua negara beraksi bersama. Hal ini untuk menghindari bencana perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut, perubahan pola musim, dan cuaca ekstrem.
Dia menegaskan Indonesia berkomitmen kuat mencapai tujuan jangka panjang dalam pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk swasta, dalam pengendalian perubahan iklim.
Baca: Presiden Jokowi Beri Ilmu Pengelolaan Hutan kepada Dunia
"Kita harus melihat potensi swasta untuk mencapai NDC (nationally determined contributions) karena ada tanggung jawab bersama di sana," kata Alue dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 November 2021.
Sebagai kontribusi pada pengendalian perubahan iklim, Indonesia menargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41 persen dengan dukungan internasional dalam Updated NDC. Indonesia juga mencanangkan mencapai Net Sink FoLU 2030 yang berarti penyerapan emisi gas rumah kaca dari sektor hutan dan lahan lebih tinggi ketimbang yang dilepaskan.
Sektor ini ditargetkan berkontribusi 60 persen dari total penurunan emisi nasional. Kedua komitmen Indonesia itu tercantum di dalam dokumen Updated NDC dan Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 yang disampaikan kepada Sekretariat Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Juli 2021.
Dalam COP26, Alue mengatakan pentingnya keberadaan Paviliun Indonesia sebagai soft diplomacy. Sarana ini disebut mendukung negosiasi yang dilakukan Delegasi Republik Indonesia (Delri) di meja perundingan.
Beberapa isu besar yang masih diperjuangkan Indonesia ialah penyelesaian Artikel 6 Paris Agreement yang mengatur pendekatan kooperatif penggunaan mekanisme pasar karbon dan nonpasar karbon untuk pencapaian NDC. Pembiayaan dan adaptasi globlal juga menjadi fokus.
Ketua Paviliun Indonesia Agus Justianto memaparkan aksi-aksi bersama Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim ditampilkan dalam 75 sesi panel dengan 422 pembicara yang digelar di Glasgow dan Jakarta secara paralel. Selain pejabat tinggi dari berbagai negara, Paviliun Indonesia menghadirkan pembicara dari lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat di tingkat tapak.
Jakarta: Wakil Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan Indonesia mengedepankan aksi bersama melibatkan berbagai pihak untuk mengendalikan
perubahan iklim. Pihak yang dilibatkan mulai dari akademisi hingga masyarakat di tingkat tapak.
Alue menyebutkan pengendalian perubahan iklim tak bisa dilakukan satu pihak saja. Namun, pengendalian harus melalui berbagai pihak dalam satu persepsi.
Dalam Conference of Parties 26 (
COP26) di Glasgow, Skotlandia, Indonesia menyerukan semua negara beraksi bersama. Hal ini untuk menghindari bencana perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut, perubahan pola musim, dan cuaca ekstrem.
Dia menegaskan Indonesia berkomitmen kuat mencapai tujuan jangka panjang dalam pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk swasta, dalam pengendalian perubahan iklim.
Baca:
Presiden Jokowi Beri Ilmu Pengelolaan Hutan kepada Dunia
"Kita harus melihat potensi swasta untuk mencapai NDC (
nationally determined contributions) karena ada tanggung jawab bersama di sana," kata Alue dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 November 2021.
Sebagai kontribusi pada pengendalian perubahan iklim, Indonesia menargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41 persen dengan dukungan internasional dalam Updated NDC. Indonesia juga mencanangkan mencapai Net Sink FoLU 2030 yang berarti penyerapan emisi gas rumah kaca dari sektor hutan dan lahan lebih tinggi ketimbang yang dilepaskan.
Sektor ini ditargetkan berkontribusi 60 persen dari total penurunan emisi nasional. Kedua komitmen Indonesia itu tercantum di dalam dokumen Updated NDC dan Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 yang disampaikan kepada Sekretariat Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Juli 2021.
Dalam COP26, Alue mengatakan pentingnya keberadaan Paviliun Indonesia sebagai
soft diplomacy. Sarana ini disebut mendukung negosiasi yang dilakukan Delegasi Republik Indonesia (Delri) di meja perundingan.
Beberapa isu besar yang masih diperjuangkan Indonesia ialah penyelesaian Artikel 6 Paris Agreement yang mengatur pendekatan kooperatif penggunaan mekanisme pasar karbon dan nonpasar karbon untuk pencapaian NDC. Pembiayaan dan adaptasi globlal juga menjadi fokus.
Ketua Paviliun Indonesia Agus Justianto memaparkan aksi-aksi bersama Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim ditampilkan dalam 75 sesi panel dengan 422 pembicara yang digelar di Glasgow dan Jakarta secara paralel. Selain pejabat tinggi dari berbagai negara, Paviliun Indonesia menghadirkan pembicara dari lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat di tingkat tapak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
