Jakarta: Komisi VI DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah perusahaan farmasi milik negara. Kesempatan itu dijadikan wadah mengkritik harga tes polymerase chain reaction (PCR).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan harga tes PCR seharusnya bisa lebih rendah dari yang ditetapkan sekarang. Pemerintah memutuskan harga tes PCR paling tinggi Rp275 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp300 ribu luar Jawa-Bali.
"Intinya PCR kita itu bisa di bawah Rp200 ribu," kata Andre dalam RDPU bersama PT Biofarma, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT Phapros di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 9 November 2021.
Politikus Partai Gerindra itu memerinci biaya produksi tes yang diperolehnya. Salah satunya, viral transport medium (VTM) sebagai komponen tes PCR seharga Rp10 ribu.
Baca: Biofarma Usulkan Harga Kit Tes PCR Rp89.100
Sedangkan, peralatan ekstrasi seharga Rp25 ribu, dan PCR kit reagen seharga Rp65 ribu. Sehingga, modal kit PCR secara keseluruhan sekitar Rp100 ribu.
Kemudian, ditambah dengan biaya operasional tenaga kesehatan melakukan tes PCR berkisar Rp50-70 ribu. "Masih di bawah Rp200 ribu. Iya sudah pajak margin (10 persen), Rp200 ribu lah maksimal pokoknya masih bisa di bawah Rp200 ribu," ungkap Andre.
Dia mengamini harga PCR saat ini sudah terendah di ASEAN. Namun, harga tersebut masih bisa ditekan.
"Kita bisa di bawah Rp200 ribu," ujar dia.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI Herman Khaeron. Menurut dia, harga PCR yang ditetapkan saat ini bisa lebih rendah.
Politikus Partai Demokrat itu tak ingin ketentuan wajib PCR untuk sejumlah kegiatan memberatkan masyarakat. Sebab, pandemi covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.
"Untuk membeli masker saja masyarakat ini sudah keberatan, apalagi kemudian harus dibebani dengan berbagai aturan protokol kesehatan covid-19 (kewajiban tes PCR)," kata Herman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyampaikan penurunan harga PCR harus dipertimbangkan. Menurut dia, harga yang lebih murah dapat meningkatkan upaya pengentasan dampak covid-19 terhadap perekonomian.
"Diharapkan harga PCR yg lebih terjangkau akhirnya berdampak pada geliat ekonomi," kata Aria.
Jakarta: Komisi VI DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah perusahaan farmasi milik negara. Kesempatan itu dijadikan wadah mengkritik
harga tes polymerase chain reaction (PCR).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan harga tes PCR seharusnya bisa lebih rendah dari yang ditetapkan sekarang. Pemerintah memutuskan
harga tes PCR paling tinggi Rp275 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp300 ribu luar Jawa-Bali.
"Intinya PCR kita itu bisa di bawah Rp200 ribu," kata Andre dalam RDPU bersama PT Biofarma, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT Phapros di
Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 9 November 2021.
Politikus Partai Gerindra itu memerinci biaya produksi tes yang diperolehnya. Salah satunya,
viral transport medium (VTM) sebagai komponen tes PCR seharga Rp10 ribu.
Baca:
Biofarma Usulkan Harga Kit Tes PCR Rp89.100
Sedangkan, peralatan ekstrasi seharga Rp25 ribu, dan PCR
kit reagen seharga Rp65 ribu. Sehingga, modal kit PCR secara keseluruhan sekitar Rp100 ribu.
Kemudian, ditambah dengan biaya operasional tenaga kesehatan melakukan
tes PCR berkisar Rp50-70 ribu. "Masih di bawah Rp200 ribu. Iya sudah pajak margin (10 persen), Rp200 ribu lah maksimal pokoknya masih bisa di bawah Rp200 ribu," ungkap Andre.
Dia mengamini harga PCR saat ini sudah terendah di ASEAN. Namun, harga tersebut masih bisa ditekan.
"Kita bisa di bawah Rp200 ribu," ujar dia.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI Herman Khaeron. Menurut dia, harga PCR yang ditetapkan saat ini bisa lebih rendah.
Politikus Partai Demokrat itu tak ingin ketentuan wajib PCR untuk sejumlah kegiatan memberatkan masyarakat. Sebab, pandemi covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.
"Untuk membeli masker saja masyarakat ini sudah keberatan, apalagi kemudian harus dibebani dengan berbagai aturan protokol kesehatan covid-19 (kewajiban tes PCR)," kata Herman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyampaikan penurunan harga PCR harus dipertimbangkan. Menurut dia, harga yang lebih murah dapat meningkatkan upaya pengentasan dampak covid-19 terhadap perekonomian.
"Diharapkan harga PCR yg lebih terjangkau akhirnya berdampak pada geliat ekonomi," kata Aria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
