medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyarankan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar sebaiknya dihelat pada pertengahan Januari 2015.
"Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta," papar Tedjo dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Hal ini dilakukan demi menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar, pada Munas ke IX Partai Golkar di Bali pekan depan. Untuk itu, Tedjo melarang jajaran Polri mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas tersebut.
“Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” kata dia
Alasan Tedjo melarang Munas ke IX Partai Golkar dengan pertimbangan, akan merugikan sektor pariwisata di Indonesia. Sebab lokasi penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar merupakan destinasi wisata nasional dan internasional.
“Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang akan berlibur di Bali. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia,” tegas dia
Seperti diketahui, Rapat Pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar hari Selasa 25 November 2014 pukul 15.30 terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan Munas ke IX di Bali. Dalam kejadian tersebut mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyarankan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar sebaiknya dihelat pada pertengahan Januari 2015.
"Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta," papar Tedjo dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Hal ini dilakukan demi menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar, pada Munas ke IX Partai Golkar di Bali pekan depan. Untuk itu, Tedjo melarang jajaran Polri mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas tersebut.
“Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” kata dia
Alasan Tedjo melarang Munas ke IX Partai Golkar dengan pertimbangan, akan merugikan sektor pariwisata di Indonesia. Sebab lokasi penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar merupakan destinasi wisata nasional dan internasional.
“Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang akan berlibur di Bali. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia,” tegas dia
Seperti diketahui, Rapat Pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar hari Selasa 25 November 2014 pukul 15.30 terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan Munas ke IX di Bali. Dalam kejadian tersebut mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
