medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla berdialog dengan kepala-kepala daerah di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah soal kenaikan gaji kepala daerah.
JK menjawab kenaikan gaji kepala-kepala daerah akan diupayakan, hanya saja belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Faktor ekonomi yang belum stabil menjadi alasannya.
"Ini (gaji) akan kita perbaiki pada saat ekonomi nanti mulai stabil, tidak sekarang," kata JK dalam Musrenbangnas di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).
JK mengakui gaji kepala daerah saat ini, terutama bupati belum ideal. Tapi biaya operasional tambahan yang diterima bisa menutupi kekurangannya. Bahkan bisa mencukupi kebutuhan.
Namun demikian, kata JK, kenaikan gaji terus diupayakan. "Nanti setelah pengalihan subsidi bbm terasa, baru kita ubah (naikin gaji)," tambah JK.
Bahkan, pria asal Makassar ini sempat melempar canda mengenai nominal gaji yang dimiliki petinggi-petinggi negeri ini. Seperti presiden, kata dia, nominal gaji yang diperoleh orang nomor satu itu sekitar 60 juta rupiah.
Sedangkan wakil presiden, kata dia, memperoleh 40 juta rupiah, "Menteri gajinya 16 juta rupiah, buat pesta kawin beberapa saja sudah habis," canda JK disambut gelak tawa peserta musrembangnas.
Musrembangnas dihadiri sejumlah petinggi negara, selain Presiden Jokowi dan Wapres JK, turut hadir beberapa menteri Kabinet Kerja. Terlihat, Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Lalu, Menteri Perancanaan dan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Selain itu, Gubernur, Walikota, dan Bupati seluruh Indonesia juga duduk bersama dalam satu ruangan.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla berdialog dengan kepala-kepala daerah di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah soal kenaikan gaji kepala daerah.
JK menjawab kenaikan gaji kepala-kepala daerah akan diupayakan, hanya saja belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Faktor ekonomi yang belum stabil menjadi alasannya.
"Ini (gaji) akan kita perbaiki pada saat ekonomi nanti mulai stabil, tidak sekarang," kata JK dalam Musrenbangnas di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).
JK mengakui gaji kepala daerah saat ini, terutama bupati belum ideal. Tapi biaya operasional tambahan yang diterima bisa menutupi kekurangannya. Bahkan bisa mencukupi kebutuhan.
Namun demikian, kata JK, kenaikan gaji terus diupayakan. "Nanti setelah pengalihan subsidi bbm terasa, baru kita ubah (naikin gaji)," tambah JK.
Bahkan, pria asal Makassar ini sempat melempar canda mengenai nominal gaji yang dimiliki petinggi-petinggi negeri ini. Seperti presiden, kata dia, nominal gaji yang diperoleh orang nomor satu itu sekitar 60 juta rupiah.
Sedangkan wakil presiden, kata dia, memperoleh 40 juta rupiah, "Menteri gajinya 16 juta rupiah, buat pesta kawin beberapa saja sudah habis," canda JK disambut gelak tawa peserta musrembangnas.
Musrembangnas dihadiri sejumlah petinggi negara, selain Presiden Jokowi dan Wapres JK, turut hadir beberapa menteri Kabinet Kerja. Terlihat, Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Lalu, Menteri Perancanaan dan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Selain itu, Gubernur, Walikota, dan Bupati seluruh Indonesia juga duduk bersama dalam satu ruangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
