medcom.id, Jakarta: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 akan diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8/2014) besok. RAPBN dipastikan tidak memuat program kerja dari Presiden 2014-2019 terpilih.
“RAPBN 2015 hanyalah baseline untuk operasional yang di dalamnya berisi tentang gaji, operasional kantor, pembayaran utang, alokasi dana pendidikan 20 persen, dan anggaran desa,” terang Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014) petang.
RAPBN 2015 dibahas tahun ini oleh pemerintahan SBY-Boediono, dan setelah disahkan menjadi APBN akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Capres-cawapres terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014, terpaksa tidak dapat ikut membahas RAPBN 2015.
Pengamat tata negara dari Universitas Indonesia Esa Unggul, Irman Putra Sidin, mengatakan Jokowi belum memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN 2015, sebab belum resmi menjabat Presiden RI ke-7.
Sehingga Jokowi harus bersabar untuk tidak ikut serta membahas RAPBN 2015. "Presiden sekarang masih SBY, jadi sampai 20 Oktober presiden terpilih baru bisa menjalankan pemerintahan, termasuk membahas RAPBN," terang Irman kepada Metrotvnews.com, Kamis (14/8/2014).
Sementara Jokowi mengakui tak dapat ikut membahas RAPBN 2015 karena terganjal gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Hatta.
"Ya dalam praktiknya masih proses MK, jadi kami tidak bisa masuk. Kalau kemarin setelah KPU sudah selesai, beda soal kita bisa ikut mewarnai. Tapi kan sekarang ada proses MK," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/8/2014) kemarin.
Namun Jokowi memiliki ruang untuk mengubah APBN 2015 yang dirancang pemerintahan SBY agar sesuai dengan program kerja pemerintahannya melalui APBN Perubahan. Bahkan Jokowi mengatakan, tak harus mengubah APBN jika tidak diperlukan.
"Oleh sebab itu, disiapkan oleh transisi dan dikerjakan saat setelah dilantik. Apa semua program harus pakai uang? Apa semua itu harus APBN? Kan bisa tidak. Misalnya membuat Perpres enggak usah pakai APBN," ucap Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 akan diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8/2014) besok. RAPBN dipastikan tidak memuat program kerja dari Presiden 2014-2019 terpilih.
“RAPBN 2015 hanyalah
baseline untuk operasional yang di dalamnya berisi tentang gaji, operasional kantor, pembayaran utang, alokasi dana pendidikan 20 persen, dan anggaran desa,” terang Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014) petang.
RAPBN 2015 dibahas tahun ini oleh pemerintahan SBY-Boediono, dan setelah disahkan menjadi APBN akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Capres-cawapres terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014, terpaksa tidak dapat ikut membahas RAPBN 2015.
Pengamat tata negara dari Universitas Indonesia Esa Unggul, Irman Putra Sidin, mengatakan Jokowi belum memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN 2015, sebab belum resmi menjabat Presiden RI ke-7.
Sehingga Jokowi harus bersabar untuk tidak ikut serta membahas RAPBN 2015. "Presiden sekarang masih SBY, jadi sampai 20 Oktober presiden terpilih baru bisa menjalankan pemerintahan, termasuk membahas RAPBN," terang Irman kepada Metrotvnews.com, Kamis (14/8/2014).
Sementara Jokowi mengakui tak dapat ikut membahas RAPBN 2015 karena terganjal gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Hatta.
"Ya dalam praktiknya masih proses MK, jadi kami tidak bisa masuk. Kalau kemarin setelah KPU sudah selesai, beda soal kita bisa ikut mewarnai. Tapi kan sekarang ada proses MK," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/8/2014) kemarin.
Namun Jokowi memiliki ruang untuk mengubah APBN 2015 yang dirancang pemerintahan SBY agar sesuai dengan program kerja pemerintahannya melalui APBN Perubahan. Bahkan Jokowi mengatakan, tak harus mengubah APBN jika tidak diperlukan.
"Oleh sebab itu, disiapkan oleh transisi dan dikerjakan saat setelah dilantik. Apa semua program harus pakai uang? Apa semua itu harus APBN? Kan bisa tidak. Misalnya membuat Perpres enggak usah pakai APBN," ucap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LAL)
