medcom.id, London: Penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada (RUU Pilkada) tak hanya datang dari dalam negeri. Pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di London, Inggris pun menolak keras.
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) United Kingdom (UK) menegaskan mendukung judicial review terhadap UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Melalui pernyataan sikap ini, PPI0UK menyatakan sikap menolak disahkannya RUU menjadi UU Pilkada," kata Ketua PPI-UK Faldo Maldini di London, Sabtu (27/9/2014) waktu setempat.
Menurut Faldo, dikembalikannya mekanisme pemilihan kepada daerag oleh anggota DPRD menjadi kemunduran praktik berdemokrasi yang susah payah dibangun sepuluh tahun tekahir. Para pelajar ini menilai, Pilkada langsung terbukti menghasilkan pejabat publik yang berkualitasn dna berorientasi pada pelayanan kepada pemilihnya, yang tak lain adalah masyarakat.
Tanpa Pilkada langsung, Indonesia dinilai tak akan menemui figur seperti presiden terlipih Joko Widodo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Kami juga berpendapat bahwa pengembalian mandat kepada anggota DPRD dalam memilih pemimpin daerah akan menyandera kandidat terpilih karena kebijakan yang diambil akan bersifat pro-golongan guna meningkatkan peluang dipilih kembali oleh para legislator pada periode berikutnya," tambah Faldo.(ANT)
medcom.id, London: Penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada (RUU Pilkada) tak hanya datang dari dalam negeri. Pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di London, Inggris pun menolak keras.
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) United Kingdom (UK) menegaskan mendukung
judicial review terhadap UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Melalui pernyataan sikap ini, PPI0UK menyatakan sikap menolak disahkannya RUU menjadi UU Pilkada," kata Ketua PPI-UK Faldo Maldini di London, Sabtu (27/9/2014) waktu setempat.
Menurut Faldo, dikembalikannya mekanisme pemilihan kepada daerag oleh anggota DPRD menjadi kemunduran praktik berdemokrasi yang susah payah dibangun sepuluh tahun tekahir. Para pelajar ini menilai, Pilkada langsung terbukti menghasilkan pejabat publik yang berkualitasn dna berorientasi pada pelayanan kepada pemilihnya, yang tak lain adalah masyarakat.
Tanpa Pilkada langsung, Indonesia dinilai tak akan menemui figur seperti presiden terlipih Joko Widodo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Kami juga berpendapat bahwa pengembalian mandat kepada anggota DPRD dalam memilih pemimpin daerah akan menyandera kandidat terpilih karena kebijakan yang diambil akan bersifat pro-golongan guna meningkatkan peluang dipilih kembali oleh para legislator pada periode berikutnya," tambah Faldo.(ANT)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
