Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Timbulkan Penyimpangan Wewenang

Nasional terorisme tni
Cahya Mulyana • 07 Oktober 2020 12:28
Jakarta: Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme dikritik. Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menilai terdapat potensi penyimpangan wewenang.
 
Menurut dia, penugasan TNI sebagai penegak hukum bertentangan dengan sistem hukum pidana. Hendardi menyebut pembahasan di forum konsultasi antara DPR dan pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan.
 
"Belum menunjukkan kemajuan signifikan untuk memastikan integritas criminal justice system dan penanganan tindak pidana terorisme secara adil dan akuntabel," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:DPR: Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme Harus Melalui UU
 
Menurut dia, DPR dan pemerintah belum membuat batasan jelas definisi terorisme. Berikut level terorisme yang membutuhkan pelibatan dan batasan keterlibatan TNI. Sehingga penegakan hukum TNI berpotensi bertentangan dengan sistem hukum pidana.
 
Selain itu, kedua pihak perlu memikirkan sejumlah isu lain. Misalnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas TNI. Kemudian sumber anggaran daerah dan potensi benturan TNI dengan penegak hukum.
 
Hendardi meminta Komisi I DPR memastikan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijalankan secara konsisten.
 
"Melalui forum konsultasi pembentukan Rancangan Perpres ini, Komisi I DPR justru mensponsori penyimpangan UU TNI, khususnya terkait dengan ketentuan operasi militer selain perang (OMSP)," ujarnya.
 
Ia mengatakan Komisi I DPR mendorong keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka criminal justice system. Hal itu merupakan pengingkaran terhadap integritas sistem hukum nasional. Sebab TNI bukanlah penegak hukum.
 
"Karena itu pelibatannya dalam penanganan terorisme hanya terbatas pada jenis dan level terorisme yang spesifik," tegasnya.
 
Hendardi menyarankan proses konsultasi DPR dan pemerintah dilakukan terbuka dan kembali menghimpun masukan publik secara serius. Komisi I DPR diminta berhati-hati membahas rancangan perpres tersebut, karena berpotensi merusak sistem hukum Indonesia.
 
"Jika diperlukan DPR dapat mengembalikan rancangan perpres tersebut kepada pemerintah untuk dapat diperbaiki kembali sebelum dibahas lebih lanjut," pungkasnya.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif