Jakarta: Keputusan Komisi II DPR bakal menjadi pertimbangan menentukan nasib revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi UU Pemilu berpotensi terpental dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
"Pasti (sikap Komisi II) menjadi pertimbangan Baleg (Badan Legislasi)," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas kepada Medcom.id, Kamis, 11 Januari 2021.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan pengusul memiliki hak menarik pengajuan suatu beleid yang masuk Prolegnas Prioritas 2021, termasuk rancangan aturan dalam tahap pembahasan. Revisi UU Pemilu sedianya tengah menjalani tahap harmonisasi di Baleg.
Namun, Supratman tidak menegaskan apakah keputusan Komisi II ini membuat revisi UU Pemilu terlempar dari Prolegnas Prioritas 2021. Dia hanya menyebutkan kalau pembahasan beleid aturan main Pemilu 2024 itu tidak dilanjutkan.
Baca: Alasan DPR Menunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021
"Yang pasti enggak akan dibahas lagi," ujar dia.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu. Keputusan tersebut diklaim sudah disepakati seluruh ketua kelompok fraksi di Komisi II.
"Dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021.
Salah satu alasan penghentian pembahasan, yaitu waktu yang tidak tepat. Pasalnya, penyebaran covid-19 di Indonesia tengah meningkat.
"Pemerintah mengatakan kita sekarang hanya fokus kepada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi," ujar dia.
Keputusan penundaan pembahasan revisi UU Pemilu didukung mayoritas fraksi di DPR. Hanya Demokrat dan PKS yang menolak pembahasan perubahan UU Pemilu dihentikan.
Jakarta: Keputusan Komisi II
DPR bakal menjadi pertimbangan menentukan nasib revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu. Revisi UU Pemilu berpotensi terpental dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
"Pasti (sikap Komisi II) menjadi pertimbangan Baleg (Badan Legislasi)," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas kepada Medcom.id, Kamis, 11 Januari 2021.
Politikus
Partai Gerindra itu menyampaikan pengusul memiliki hak menarik pengajuan suatu beleid yang masuk Prolegnas Prioritas 2021, termasuk rancangan aturan dalam tahap pembahasan. Revisi UU Pemilu sedianya tengah menjalani tahap harmonisasi di Baleg.
Namun, Supratman tidak menegaskan apakah keputusan Komisi II ini membuat revisi UU Pemilu terlempar dari Prolegnas Prioritas 2021. Dia hanya menyebutkan kalau pembahasan beleid aturan main Pemilu 2024 itu tidak dilanjutkan.
Baca:
Alasan DPR Menunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021
"Yang pasti enggak akan dibahas lagi," ujar dia.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu. Keputusan tersebut diklaim sudah disepakati seluruh ketua kelompok fraksi di Komisi II.
"Dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021.
Salah satu alasan penghentian pembahasan, yaitu waktu yang tidak tepat. Pasalnya, penyebaran covid-19 di Indonesia tengah meningkat.
"Pemerintah mengatakan kita sekarang hanya fokus kepada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi," ujar dia.
Keputusan penundaan pembahasan revisi UU Pemilu didukung mayoritas fraksi di DPR. Hanya Demokrat dan PKS yang menolak pembahasan perubahan UU Pemilu dihentikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
