medcom.id, Jakarta: Pemerintah mencanangkan penghematan penggunaan anggaran di daerah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, penggunaan anggaran rutin harus segera dihentikan.
"Katakanlah seminar, pertemuan, acara, beli peralatan, mobil luxury (mewah), itu semua harus dihentikan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).
JK menuturkan bahwa pemerintah berkeinginan melakukan penghematan sepanjang tahun. Seperti diberlakukannya moratorium terhadap pembangunan gedung baru untuk kementerian/lembaga.
"Tak boleh tambah pegawai, itu kan sudah setahun lebih," ungkap dia.
Pemerintah daerah, lanjutnya, harus bisa memilah pengeluaran yang dianggap paling bermanfaat bagi masyarakat. Dia mencontohkan, pembelian mobil boleh disetujui bila bermanfaat bagi masyarakat.
"Tergantung untuk apa, kalau (mobil) dinas untuk sampah ya boleh saja kan. Kalau mobil dinas untuk luxury pasti tidak," papar JK.
DPRD Jawa Barat mengajukan pembelian 100 unit mobil jenis Toyota Fortuner dengan anggaran APBD 2016 sebesar Rp50 miliar. Padahal pada tahun 2013, para wakil rakyat tersebut baru saja memperoleh mobil baru. Bahkan, para pimpinan DPRD dan alat kelengkapan dewan baru saja berganti mobil dinas pada pertengahan 2015.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menentang niatan ini. Anggota DPRD Jabar diminta mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembelian mobil.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah mencanangkan penghematan penggunaan anggaran di daerah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, penggunaan anggaran rutin harus segera dihentikan.
"Katakanlah seminar, pertemuan, acara, beli peralatan, mobil luxury (mewah), itu semua harus dihentikan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).
JK menuturkan bahwa pemerintah berkeinginan melakukan penghematan sepanjang tahun. Seperti diberlakukannya moratorium terhadap pembangunan gedung baru untuk kementerian/lembaga.
"Tak boleh tambah pegawai, itu kan sudah setahun lebih," ungkap dia.
Pemerintah daerah, lanjutnya, harus bisa memilah pengeluaran yang dianggap paling bermanfaat bagi masyarakat. Dia mencontohkan, pembelian mobil boleh disetujui bila bermanfaat bagi masyarakat.
"Tergantung untuk apa, kalau (mobil) dinas untuk sampah ya boleh saja kan. Kalau mobil dinas untuk luxury pasti tidak," papar JK.
DPRD Jawa Barat mengajukan pembelian 100 unit mobil jenis Toyota Fortuner dengan anggaran APBD 2016 sebesar Rp50 miliar. Padahal pada tahun 2013, para wakil rakyat tersebut baru saja memperoleh mobil baru. Bahkan, para pimpinan DPRD dan alat kelengkapan dewan baru saja berganti mobil dinas pada pertengahan 2015.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menentang niatan ini. Anggota DPRD Jabar diminta mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembelian mobil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
