Komisi III DPR Minta Densus 88 Lebih Transparan ke Publik

Jakarta: Komisi III DPR meminta Densus 88 Antiteror Polri agar lebih transparan kepada publik terkait dengan aksinya di lapangan. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. "Komisi III DPR RI meminta Densus 88 Antiteror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Karier BNPT agar lebih mengedepankan transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan aksi-aksi di lapangan, serta kendala dalam operasional maupun dukungan," demikian salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 22 Maret 2022. Kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI menerima penjelasan Kadensus 88 Antiteror Polri mengenai realisasi anggaran dan capaian kinerja pada 2021. Serta mendukung usulan kebutuhan anggaran dan rencana kerja tahunan 2023. Baca: Densus 88 Berupaya Tidak Bunuh Terduga Teroris saat Penangkapan Selain itu, Komisi III DPR RI meminta Densus 88 Antiteror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga dan memperkuat komunikasi. "Kami lakukan rapat tertutup agar Densus dan BNPT bisa lebih terbuka menyampaikan soal perkembangan teroris dan potensi teroris," kata anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan saat jumpa pers usai RDP. Ia mengatakan bahwa laporan Kepala Densus 88 jika kondisi secara umum pada tahun 2022 ini dapat terkendali. Namun,  Komisi III DPR mengingatkan mengenai potensi munculnya radikalisme baru di Indonesia.