Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pemilutahun 2024, Senin, 30 Mei 2022. Pemilu dan Pilkada 2024 diharap berjalan lancar dan tepat waktu.
Kepala lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai pertemuan itu merupakan komitmen Jokowi tak menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Dia berharap tak ada lagi pihak yang mengembuskan isu penundaan pesta demokrasi tersebut.
"Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gosip-gosip tertentu" kata Hendri saat dihubungi wartawan, Selasa, 31 Mei 2022.
Tidak hanya eksekutif, kata Hendri, komitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 tepat waktu juga disampaikan pihak legislatif, salah satunya Ketua DPR Puan Maharani. Puan menegaskan pemerintah, DPR, dan KPU menyepakati pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Puan bahkan meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilu 2024 segera diakhiri. Puan menekankan semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut pertemuan Jokowi dengan KPU sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Jokowi menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan," ujar Nyarwi.
Dia juga menilai jika pertemuan itu juga membantah isu penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100 persen," katanya.
Nyarwi menggarisbawahi KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu yang baik. KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas.
"Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas," tegas dia.
Baca: KPU Dinilai Lebih Paham Soal Durasi Kampanye Pemilu 2024
Pakar pemasaran dan komunikasi politik dari UGM itu juga menyarankan KPU bersiap dengan segala kemungkinan yang muncul akibat waktu kampanye yang diperpendek menjadi 90 hari. Apalagi, Pemilu 2024 digelar dengan melibatkan banyak kontestan dan berbagai pemilihan dari DPRD hingga presiden.
KPU didorong mempersiapkan diri dengan aturan dan regulasi yang memadai. KPU patut melihat kembali aturan yang sudah ada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Menerbitkan kalau itu belum ada, mereview dan merevisi kalau itu belum memadai, atau aturannya terlalu kompleks bisa dibuat lebih sederhana. Dengan ketentuan masih dalam batas kewenangan KPU," tegas dia.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pemilutahun 2024, Senin, 30 Mei 2022.
Pemilu dan Pilkada 2024 diharap berjalan lancar dan tepat waktu.
Kepala lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai pertemuan itu merupakan komitmen Jokowi tak menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Dia berharap tak ada lagi pihak yang mengembuskan isu
penundaan pesta demokrasi tersebut.
"Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gosip-gosip tertentu" kata Hendri saat dihubungi wartawan, Selasa, 31 Mei 2022.
Tidak hanya eksekutif, kata Hendri, komitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 tepat waktu juga disampaikan pihak legislatif, salah satunya Ketua DPR Puan Maharani. Puan menegaskan pemerintah, DPR, dan KPU menyepakati pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Puan bahkan meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilu 2024 segera diakhiri. Puan menekankan semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut pertemuan Jokowi dengan KPU sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Jokowi menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan," ujar Nyarwi.
Dia juga menilai jika pertemuan itu juga membantah isu penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100 persen," katanya.
Nyarwi menggarisbawahi KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu yang baik. KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas.
"Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas," tegas dia.
Baca:
KPU Dinilai Lebih Paham Soal Durasi Kampanye Pemilu 2024
Pakar pemasaran dan komunikasi politik dari UGM itu juga menyarankan KPU bersiap dengan segala kemungkinan yang muncul akibat waktu kampanye yang diperpendek menjadi 90 hari. Apalagi, Pemilu 2024 digelar dengan melibatkan banyak kontestan dan berbagai pemilihan dari DPRD hingga presiden.
KPU didorong mempersiapkan diri dengan aturan dan regulasi yang memadai. KPU patut melihat kembali aturan yang sudah ada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Menerbitkan kalau itu belum ada, mereview dan merevisi kalau itu belum memadai, atau aturannya terlalu kompleks bisa dibuat lebih sederhana. Dengan ketentuan masih dalam batas kewenangan KPU," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
