Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati  Foto: Istimewa
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Foto: Istimewa

Kementerian PPPA Desak DPR Segera Sahkan RUU TPKS

Antara • 12 Januari 2022 10:38
Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menegaskan pihaknya tetap konsisten mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ia mendesak agar RUU itu disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR.
 
“Kami memberikan apresiasi untuk setiap kerja keras DPR, khususnya Badan Legislatif DPR yang telah menunaikan tugasnya merampungkan RUU TPKS pada Desember 2021," kata Bintang dilansir dari Antara, Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022.
 
Bintang menyambut baik pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Paripurna DPR yang menegaskan RUU TPKS akan segera disahkan. Rencananya, pengesahan dilakukan 18 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya yakin keputusan inilah yang ditunggu masyarakat luas, khususnya bagi para korban kekerasan dan penyintas kekerasan seksual," ujar Bintang.

 
Bintang juga mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Mereka dinilai intensif melakukan koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat pembentukan UU tentang Penghapusan Kekerasan.
 
Baca: 
Pemerintah Siapkan Langkah untuk Tindaklanjuti Draf RUU TPKS
 
Bintang mengatakan dari tahun ke tahun semakin banyak korban yang membuka suara tentang pengalaman kekerasannya, namun belum merasakan keadilan. Situasi saat ini sangat membutuhkan respons cepat penyelenggara negara untuk segera mendapatkan penanganan terpadu.
 
"Kami menyambut dengan segenap pengharapan dan terus mengetuk hati nurani pimpinan dan anggota DPR RI untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia," ucapnya.
 
Menurut dia, RUU TPKS sangat dibutuhkan para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan harkat dan martabatnya. RUU TPKS ini nantinya bersifat lex spesialis, yaitu mengatur tindak pidana kekerasan seksual.
 
Dengan pengaturan yang khusus, harmonisasi dengan Undang-Undang lainnya tidak menemui kesulitan. RUU ini benar-benar dalam semangat menjaga nilai-nilai masyarakat Indonesia dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif