Jakarta: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diharapkan menjadi sosok yang berani mendorong menyelesaikan persoalan kerakyatan di Indonesia seperti masalah agraria dan intoleransi. Apalagi, Cak Imin merupakan salah satu politikus yang getol menjadi calon presiden (capres) pada 2024.
"Dinasti politik melahirkan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sehingga gagal menerjemahkan demokrasi Pancasila atau demokrasi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata pengamat demokrasi Indonesia, Surya Nita, di tengah-tengah peluncuran buku 'Mata Air Indonesia Maju-Bunga Rampai Gagasan Kepada Cak Imin' yang digelar di Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) di Medan, Minggu, 19 Juni 2022.
Menurut Nita, demokrasi Indonesia ke depan butuh sosok pemimpian yang mau dan bisa menarik diri dari lingkaran oligarkisme. "Dibutuhkan pemimpin yg bebas dari praktik oligarki," tegas dia.
Sementara itu, Cak Imin dalam sambutan tertulis untuk acara tersebut menyatakan sumber daya Indonesia perlu dikelola secara bersama dan bukan hanya dikuasasi korporasi dan monopoli oligarki. Dia bahkan menyebut demokrasi Indonesia menghadapi tantangan luar biasa dari kekuatan oligarki.
Baca: Respons PKS Usai Muhaimin Iskandar Bertemu Prabowo
Menurut Cak Imin, ada sejumlah hal yang harus dilakukan untuk demokrasi Indonesia. Di antaranya, merawat dan memperluas semua skema dan cara serta institusi sosial yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Harus ada panduan dan langkah baru dalam politik indonesia ke depan untuk menghentikan kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi. Kita ingin politik yang inklusi, kemajuan untuk semua dan untuk seluruh warga indonesia tanpa diskriminasi," tegas Cak Imin.
Kritik pembagunan
Kritik juga mencuat dalam forum diskusi tersebut. Salah satunya datang dari pengamat politik Rocky Gerung . Rocky yang juga hadir sebagai pemebicara forum itu menyatakan Indonesia butuh terhubung lebih dalam dengan gagasan kemajuan.
"Mulailah dengan buku seperi ini, supaya bangsa ini terhubung dengan jalan pikiran," kata Rocky.
Hal senada disampaikan aktivis yang menangani konflik agraria di Medan, Wina Chairina. Dia menilai pentingnya memetakan masalah-masalah mendasar seperti soal tanah kepada calon pemimpin. Dia mengatakan program agraria yang di canangkan selama ini masih lebih dominan berorientasi pada semata pembangunan.
"Belum menyentuh akar dan tujuan yang genuine supaya masyarakat adat, para petani bisa mendapat kesejahteraan melalui redistribusi dan akses yang adil pada sumber-sumber agrarian," kata Wina.
Sedangkan, Kristian R Simarmata selaku aktivis 98 dan pegiat advokasi sosial di Medan menyebut perbaikan dan pendalaman demokrasi politik sudah berlangsung. Tetapi beban keadilan ekonomi masih jauh dari harapan yang memuaskan banyak masyarakat.
"Akses dan kesetaraan dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan masih belum memuaskan meski reformasi menghasilkan kualitas demokrasi politik yang lebih bebas dan baik untuk warga," kata Kristian.
Jakarta: Wakil Ketua DPR
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diharapkan menjadi sosok yang berani mendorong menyelesaikan persoalan kerakyatan di Indonesia seperti masalah agraria dan intoleransi. Apalagi, Cak Imin merupakan salah satu politikus yang getol menjadi
calon presiden (capres) pada 2024.
"Dinasti politik melahirkan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sehingga gagal menerjemahkan demokrasi Pancasila atau demokrasi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata pengamat demokrasi Indonesia, Surya Nita, di tengah-tengah peluncuran buku 'Mata Air Indonesia Maju-Bunga Rampai Gagasan Kepada Cak Imin' yang digelar di Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) di Medan, Minggu, 19 Juni 2022.
Menurut Nita,
demokrasi Indonesia ke depan butuh sosok pemimpian yang mau dan bisa menarik diri dari lingkaran oligarkisme. "Dibutuhkan pemimpin yg bebas dari praktik oligarki," tegas dia.
Sementara itu, Cak Imin dalam sambutan tertulis untuk acara tersebut menyatakan sumber daya Indonesia perlu dikelola secara bersama dan bukan hanya dikuasasi korporasi dan monopoli oligarki. Dia bahkan menyebut demokrasi Indonesia menghadapi tantangan luar biasa dari kekuatan oligarki.
Baca:
Respons PKS Usai Muhaimin Iskandar Bertemu Prabowo
Menurut Cak Imin, ada sejumlah hal yang harus dilakukan untuk demokrasi Indonesia. Di antaranya, merawat dan memperluas semua skema dan cara serta institusi sosial yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Harus ada panduan dan langkah baru dalam politik indonesia ke depan untuk menghentikan kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi. Kita ingin politik yang inklusi, kemajuan untuk semua dan untuk seluruh warga indonesia tanpa diskriminasi," tegas Cak Imin.
Kritik pembagunan
Kritik juga mencuat dalam forum diskusi tersebut. Salah satunya datang dari pengamat politik Rocky Gerung . Rocky yang juga hadir sebagai pemebicara forum itu menyatakan Indonesia butuh terhubung lebih dalam dengan gagasan kemajuan.
"Mulailah dengan buku seperi ini, supaya bangsa ini terhubung dengan jalan pikiran," kata Rocky.
Hal senada disampaikan aktivis yang menangani konflik agraria di Medan, Wina Chairina. Dia menilai pentingnya memetakan masalah-masalah mendasar seperti soal tanah kepada calon pemimpin. Dia mengatakan program agraria yang di canangkan selama ini masih lebih dominan berorientasi pada semata pembangunan.
"Belum menyentuh akar dan tujuan yang genuine supaya masyarakat adat, para petani bisa mendapat kesejahteraan melalui redistribusi dan akses yang adil pada sumber-sumber agrarian," kata Wina.
Sedangkan, Kristian R Simarmata selaku aktivis 98 dan pegiat advokasi sosial di Medan menyebut perbaikan dan pendalaman demokrasi politik sudah berlangsung. Tetapi beban keadilan ekonomi masih jauh dari harapan yang memuaskan banyak masyarakat.
"Akses dan kesetaraan dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan masih belum memuaskan meski reformasi menghasilkan kualitas demokrasi politik yang lebih bebas dan baik untuk warga," kata Kristian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
