Negara Demokrasi yang Mempermainkan Masa Jabatan Presiden Berujung Tragis

Jakarta: Identitas khusus negara demokrasi, yaitu pembatasan masa jabatan presiden. Pemimpin yang bermain-main dengan ketentuan tersebut disebut bakal berujung tragis. "Negara-negara yang kesannya jauh dari demokrasi bahkan di ujungnya itu bukan skenario yang baik," kata ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin dalam diskusi virtual, Rabu, 16 Maret 2022. Dia mencontohkan pemerintahan yang tumbang karena ingin terus memimpin. Yaitu, pemerintahan Presiden Guinea Alpha Conde yang berujung pada kudeta militer. "Seperti Guinea (Alpha Conde) yang memperpanjang masa jabatannya kemudian diujungnya dikudeta secara militer," kata dia. Dia tak ingin Indonesia seperti Guinea. Pasalnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden memiliki risiko besar. "Jadi maksud saya bermain-main dengan masa jabatan Indonesia bisa masuk ke skenario yang sangat tidak menguntungkan," ujar dia. Baca: Banyak Ditolak, PKB Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda Wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024 menjadi sorotan. Isu tersebut mengemuka setelah sejumlah partai politik mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Wacana itu semakin menguat usai Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengeklaim memiliki big data pengguna media sosial di Indonesia mendukung pesta demokrasi pada 2024 ditunda.