Diklaim Dukung Penundaan Pemilu, Big Data Diminta Dibuka

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim mengantongi big data masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024. Luhut diminta membuka big data tersebut. "Ini penting siapa sebenarnya yang merepresentasikan rakyat sebenarnya," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam diskusi Total Politik di Kemanggisan, Jakarta, Minggu, 13 Maret 2022. Buka-bukaan klaim data dinilai penting untuk menghindari opini yang berkembang. Hal itu berpotensi memperkeruh suasana. "Makanya ketimbang selalu terjadi pertarungan opini, sebaiknya dibuka itu big data yang katanya mendukung penundaan Pemilu 2024," ungkap dia. Baca: Jimly: Pandemi Tak Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu Dia mempertanyakan klaim data yang disampaikan Luhut. Pasalnya, bertolak belakang dengan hasil lembaga survei yang tergabung di dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). "Big data mana yang kemudian disebut sebagai suara rakyat, yang kemudian dikapitalisasi itu rakyat ingin menunda pemilu," ujar dia. Sebelumya, Luhut menyampaikan big data yang merekam aspirasi publik terkait penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Luhut di channel YouTube Deddy Corbuzier. Eks Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) itu menyampaikan big data tersebut menangkap aspirasi 110 juta data yang berkaitan dengan isu penundaan Pemilu 2024. Data tersebut berasal dari percakapan atau unggahan di media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya.