Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diamanatkan segera menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Diharapkan, sosok yang dipilih memahami pembangunan infrastruktur.
"Tanpa menyebut nama tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur, saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," kata Wakil Ketua Umum (Waket) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.
Wakil Ketua MPR itu tak mempermasalahkan sosok yang ditunjuk berlatar belakang politikus, aparatur sipil negara (ASN), eks pejabat negara atau kepala daerah, bahkan dari swasta. Yang penting, sosok yang dipilih harus memenuhi kriteria tersebut.
"Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ungkap dia.
Arsul mempercayakan pemilihan calon kepala otorita kepada Presiden Jokowi. Itu menjadi hak prerogatif presiden yang diamanatkan Undang-Undang (UU) IKN.
"PPP percaya bahwa yang dipilih Presiden orang yang punya kapasitas dan kapabilitas," ujar Arsul.
Baca: Pemerintah Usulkan Pemindahan Ibu Kota Negara Mulai Semester I-2024
Presiden Jokowi telah menyebut empat nama menjadi calon kepala otorita IKN Nusantara. Mereka, yaitu eks Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.
Semua calon memiliki rekam jejak dalam pembangunan infrastruktur. Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada periode pertama Jokowi.
Sedangkan Ahok dan Azwar Anas memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah. Ahok pernah mengecap sebagai Gubernur Jakarta.
Sedangkan Tumiyana saat ini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia Cina.
Jakarta: Presiden Joko Widodo
(Jokowi) diamanatkan segera menunjuk Kepala Otorita
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Diharapkan, sosok yang dipilih memahami pembangunan infrastruktur.
"Tanpa menyebut nama tapi yang punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur, saya kira itu akan menjadi pilihan yang tepat," kata Wakil Ketua Umum (Waket) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.
Wakil Ketua MPR itu tak mempermasalahkan sosok yang ditunjuk berlatar belakang politikus, aparatur sipil negara (ASN), eks pejabat negara atau kepala daerah, bahkan dari swasta. Yang penting, sosok yang dipilih harus memenuhi kriteria tersebut.
"Apakah ketika dia menjadi kepala daerah, dia menjadi misalnya eksekutif perusahaan swasta atau dia katakanlah di Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ungkap dia.
Arsul mempercayakan pemilihan calon kepala otorita kepada Presiden Jokowi. Itu menjadi hak prerogatif presiden yang diamanatkan
Undang-Undang (UU) IKN.
"PPP percaya bahwa yang dipilih Presiden orang yang punya kapasitas dan kapabilitas," ujar Arsul.
Baca:
Pemerintah Usulkan Pemindahan Ibu Kota Negara Mulai Semester I-2024
Presiden Jokowi telah menyebut empat nama menjadi calon kepala otorita IKN Nusantara. Mereka, yaitu eks Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.
Semua calon memiliki rekam jejak dalam pembangunan infrastruktur. Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada periode pertama Jokowi.
Sedangkan Ahok dan Azwar Anas memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah. Ahok pernah mengecap sebagai Gubernur Jakarta.
Sedangkan Tumiyana saat ini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia Cina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)